DIAGRAMKOTA.COM — Puluhan guru madrasah yang tergabung dalam Asosiasi Guru Madrasah Indonesia (AGMI) Jawa Timur mendatangi Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, (25/4/2025). Mereka mengadukan persoalan kesenjangan kesejahteraan yang dialami, terutama terkait rendahnya honor yang diterima dibandingkan dengan guru di sekolah umum.
Dalam audiensi tersebut, para guru madrasah menyampaikan bahwa banyak dari mereka yang hanya menerima honor di bawah Rp500 ribu per bulan, khususnya guru yang dipekerjakan oleh yayasan. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan, mengingat peran penting mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh EWiji Pamungkas, menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat aspirasi para guru madrasah sebagai isu penting yang perlu segera mendapat perhatian serius.
“Alhamdulillah, kami sudah menerima audiensi dari AGMI Jatim. Mereka mengadukan ketimpangan kesejahteraan antara guru madrasah dan guru di bawah Kementerian Pendidikan. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” ujar Puguh, yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim.
Ia mengakui bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan dana BOS Diniyah (BOSDIN) untuk madrasah diniyah, kesejahteraan guru di madrasah formal seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) masih jauh dari kata layak.
Puguh menyebutkan, audiensi tersebut juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat dirumuskan formulasi kebijakan yang lebih adil untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah.
“Kita ingin ada kesepakatan bersama. Jika perlu, kita bawa ini menjadi rekomendasi ke tingkat nasional agar nasib guru madrasah lebih diperhatikan,” tambahnya.
Ia menegaskan, keberadaan guru madrasah sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia.
Komisi E DPRD Jatim berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini dan mendorong pemerintah daerah maupun pusat agar segera mengambil langkah konkret demi kesejahteraan guru madrasah.(Dk/yud)
