DIAGRAMKOTA.COM – Rencana pemerintah mendirikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh desa di Indonesia mendapat sorotan dari Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk. Ia menegaskan bahwa tanpa pengawasan ketat, koperasi dengan modal Rp 5 miliar per desa ini berpotensi mengalami penyimpangan dan mismanajemen.(13/03/25)
“Harus ada pengawasan yang ketat, karena jika dibiarkan begitu saja, sangat rawan penyimpangan,” ujar Khusnul, politisi PKS asal Lumajang.
Ia mengingatkan bahwa program koperasi sebelumnya, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Koperasi Wanita (Kopwan), banyak yang gagal karena lemahnya manajemen dan kurangnya pengawasan. Ia mencontohkan kegagalan Kopwan di Lumajang, yang menerima bantuan modal Rp 25 juta per desa tetapi tidak berkembang dan dana habis tanpa hasil jelas.
“Jangan sampai Kopdes Merah Putih bernasib sama. Pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya,” tegasnya.
Sebagai solusi, Khusnul mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pendanaan, tetapi juga meningkatkan pengawasan dan memberikan pelatihan manajemen bagi pengelola koperasi. Dengan tata kelola yang baik, ia meyakini Kopdes bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Jika pengawasan dan pelatihan manajemen dilakukan secara bersamaan, Kopdes Merah Putih bisa memberikan dampak positif yang nyata,” pungkasnya.
Pemerintah kini ditantang untuk memastikan bahwa program ini bukan sekadar proyek ambisius, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata bagi ekonomi desa. (Dk/Yudi)
