DIAGRAMKOTA.COM – Pimpinan Bersama Anggota DPRD Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Apartemen Puncak Bukit Golf terkait tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam sidak tersebut, DPRD mendengar berbagai keluhan dari penghuni serta penjelasan dari pihak pengembang.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menjelaskan, permasalahan utama adalah belum adanya strata title atau sertifikat kepemilikan unit apartemen bagi penghuni.
Hal ini menyebabkan tanggung jawab pembayaran pajak masih berada di pihak pengembang.
“Kami mendengar dari kedua belah pihak, baik dari pengembang maupun penghuni. Yang paling penting, penghuni apartemen harus segera mendapatkan kepastian hukum terkait dokumen kepemilikan berupa strata title,” ujar Fathoni, Jumat (7/2).
Fathoni menegaskan pihaknya akan mendorong pengembang untuk segera memecah sertifikat induk ke strata title agar kewajiban pajak berpindah dari pengembang ke penghuni.
Selain itu, DPRD juga meminta Pemkot Surabaya mempermudah pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang menjadi syarat utama pengelolaan apartemen oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
“Kami harap persoalan ini bisa segera selesai agar ada kepastian hukum bagi seluruh pemilik unit. Dengan begitu, seluruh hunian vertikal di Surabaya bisa dikelola sesuai aturan,” tegasnya.
DPRD Surabaya memberikan tenggat waktu dua minggu kepada pengembang untuk memberikan solusi terkait persoalan ini.
“Kami akan mengawal terus sampai masalah ini tuntas,” Arif Fathoni
Sementara itu, Netty, salah satu perwakilan pengembang Apartemen Puncak Bukit Golf, menegaskan tunggakan tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab pihaknya.
“Ada kesalahpahaman. Ini sedang kami koordinasikan, termasuk dengan DPRD. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini sesuai perjanjian,” ujarnya.
