Diagram Kota Yogyakarta – Daya beli masyarakat yang lemah di 2023 menjadi kekhawatiran pemerintah karena konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.
Masyarakat kelas bawah terbebani oleh harga kebutuhan pokok yang tinggi, sedangkan masyarakat menengah atas mengalihkan dana mereka ke instrumen investasi finansial.
Ekonom Edhie Purnawan dari Universitas Gajah Mada menyarankan, untuk menjaga dan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat kelas bawah pemerintah untuk fokus pada bansos tunai atau cash transfer.
Hal ini akan memberikan masyarakat kelas bawah kebebasan untuk membeli barang yang mereka butuhkan dan meningkatkan pola konsumsi.
“Sehingga mereka lebih leluasa untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Otomatis akan meningkatkan pola konsumsi,” kata Edhie dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 dikutip diagramkota.com, Selasa (6/2/2024).
Edhie juga menyarankan pemerintah untuk melakukan survey guna mengetahui kebutuhan sebenarnya masyarakat kelas bawah agar pemberian bansos tunai dapat lebih efektif dalam mendorong daya beli dan konsumsi mereka.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5,05 persen, yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dan target APBN.
Sementara Plt Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti mengungkapkan, bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dipicu oleh harga komoditas unggulan yang mulai menurun.
Amalia menambahkan, perlambatan ekonomi juga disebabkan oleh gejolak ekonomi global dan fenomena El-Nino. Ini berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha pertanian yang tumbuhnya melambat terutama pada paruh kedua 2023.
Selain itu, konsumsi rumah tangga meski tumbuh 2,55 persen, namun angka itu melambat dari angka konsumsi rumah tangga 2022 sebesar 2,62 persen.
Dia pun menjelaskan, turunnya angka konsumsi rumah tangga disebabkan oleh konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas yang mulai berkurang dan bergeser ke investasi. Tercermin dari melambatnya penerimaan PPN barang mewah, penumpang angkutan udara, serta penjualan mobil penumpang.
“Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas unggulan, gejolak ekonomi global, dan fenomena El-Nino. Konsumsi rumah tangga juga melambat karena masyarakat kelas menengah ke atas mengurangi konsumsi dan beralih ke investasi,” jelas Amalia.
Diketahui, bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos, termasuk BLT, bansos pangan, PKH, dan BPNT, senilai Rp 496 triliun pada APBN 2024. Ini merupakan peningkatan dari anggaran serupa pada APBN 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan nilai tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun. (dk/aden)
