Anggaran Pendidikan Rp25 Miliar Tak Terpakai, DPRD Probolinggo Kritik Kebutuhan Guru Diabaikan
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo kembali mendapat perhatian setelah diketahui mencapai sekitar Rp25 miliar pada tahun anggaran terbaru. Jumlah ini dianggap terlalu besar, mengingat masih banyak kebutuhan pendidikan yang belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya terkait kesejahteraan guru.
Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo memberikan kritik tajam terkait besarnya dana yang tidak terserap. Menurut mereka, silpa yang besar menunjukkan bahwa beberapa program dan kegiatan penting tidak berjalan secara maksimal.
DPRD menganggap seharusnya dana yang telah tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal, bukan justru terbuang sia-sia.
Mereka menekankan bahwa kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer dan pendidik yang bukan pegawai negeri, masih jauh dari kondisi yang diharapkan.
Guru Masih Kekurangan Dukungan
Anggota DPRD mengungkapkan bahwa banyak guru honorer di Kabupaten Probolinggo masih memperoleh honor yang tidak sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan mereka. Padahal, anggaran yang cukup tersedia, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
Program yang seharusnya dapat:
• meningkatkan fasilitas untuk guru yang bukan ASN,
• mendukung peningkatan kompetensi,
• memperbaiki fasilitas pembelajaran,
• serta memperbaiki kualitas layanan pendidikan,
justru tidak terserap hingga menyebabkan kerugian puluhan miliar.
Pemerintah Daerah Diminta Evaluasi
DPRD mengharapkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Dinas Pendidikan melakukan peninjauan menyeluruh terkait perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Perencanaan yang kurang matang diduga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya silpa.
Selain itu, hubungan komunikasi antara sekolah, dinas, serta pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi secara tepat waktu.
Kepentingan Guru Harus Dijadikan Prioritas Utama
Berdasarkan pendapat anggota DPRD, peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai tanpa meningkatkan kesejahteraan para guru. Guru menjadi pilar utama dalam proses pembelajaran, oleh karena itu kebijakan anggaran seharusnya mengarah pada:
• honorarium guru honorer,
• insentif kinerja untuk tenaga pendidik,
• pelatihan dan pengembangan profesional, • pendidikan serta peningkatan keterampilan, • program pengembangan keahlian, • penguasaan dan peningkatan kompetensi, • kegiatan pelatihan dan perkembangan karier,
• serta pemenuhan sarana belajar di sekolah.
Dengan sisa lebih sebesar Rp25 miliar, mereka yakin bahwa kebutuhan tersebut sebagian besar bisa terpenuhi.
Harapan terhadap Tahun Anggaran Berikutnya
DPRD berharap anggaran tahun depan dapat dijalankan dengan lebih efisien. Mereka menegaskan agar Dispendik Probolinggo tidak hanya menghabiskan dana di akhir tahun tanpa adanya perencanaan yang jelas, tetapi benar-benar memastikan bahwa dana pendidikan digunakan untuk kepentingan layanan pendidikan serta kesejahteraan guru. ***
Saat ini belum ada komentar