Nikita Mirzani Tak Hadiri Mediasi, Kubu Artis Dituduh Tipu Soal Izin Pengadilan

DIAGRAMKOTA.COM – Proses negosiasi antara pihak Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali memanas. Pada sidang mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025), pihak hukum menyampaikan kekecewaan terhadap ketidakhadiran Nikita sebagai penggugat.

Wewenang hukum Reza Gladys, Surya Batubara, menyampaikan bahwa ketidakhadiran pihak utama menjadi kendala utama yang menghambat jalannya mediasi.

“Masalahnya adalah sebagai penggugat, dia (Nikita Mirzani) tidak hadir. Ini yang kami sesali,” kata Surya Batubara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (25/11/2025).

Surya menekankan bahwa kehadiran pihak utama dalam aturan mediasi merupakan kewajiban, bukan pilihan. Oleh karena itu, proses mediasi hari ini berlangsung sulit.

“Mediasi, kehadiran prinsipal adalah kewajiban. Klien kami telah berada di sisi ini. Namun hingga saat ini, pihak Penggugat prinsipal belum hadir. Tadi terjadi perdebatan yang cukup panjang selama mediasi, oleh karena itu kami mengizinkan rekan kami,” kata Surya Batubara.

Tensi semakin memuncak ketika pihak kuasa hukum Nikita disebut-sebut mengajukan pertanyaan terkait kelayakan pihak lawan. Kuasa hukum lainnya, Robert Paruhum, menyampaikan bahwa mereka dituduh tidak memiliki hak untuk hadir dalam proses negosiasi tersebut.

“Pada sidang mediasi hari ini, mereka tidak mampu membawa Nikita, lalu mereka mengatakan kami tidak memiliki hak duduk di sana. Gila, bukan? Kami sebagai Kuasa Hukum resmi dikatakan tidak berhak duduk di sana untuk negosiasi dengan mereka. Kami dianggap siapa? Oleh karena itu, kami langsung pergi,” kata Robert Paruhum.

Robert menganggap tindakan itu hanya cara untuk menyembunyikan ketidakhadiran Nikita.

“Jangan dibuat jadi modus. Jika ingin mediasi, mari kita mediasi. Tapi jangan Surat Kuasa baru saja diperiksa. Kemarin Ibu Mediator mengatakan ‘Silakan periksa’, sudah cukup katanya. Harus konsisten! Tanggung jawab sama dengan perkataan,” ujarnya.

Robert juga menyebutkan mengenai izin yang disebut diminta oleh pihak Penggugat kepada Pengadilan Tinggi agar Nikita dapat hadir. Menurutnya, hal itu tidak benar.

“Jangan hanya berbicara saja, mintalah izin kepada PT (Pengadilan Tinggi), sekarang kita akan datang, (namun) sampai saat ini tidak pernah ada permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Tinggi,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pihak Pengadilan Tinggi telah memastikan bahwa tidak ada surat permohonan apa pun mengenai kehadiran Nikita.

“Ini agar jelas ya. Jadi selama ini mereka disebut memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan, ternyata semua itu palsu. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak pernah ada surat yang sampai ke Mahkamah Agung. Katanya kemarin sudah mendapatkan izin, Mahkamah Agung menjawab ‘Kami tidak pernah memberikan izin, tidak pernah ada permohonan’,” katanya.

Robert bahkan menyebut pihak kuasa hukum Penggugat hanya menciptakan narasi seolah-olah mereka sibuk mengurus izin, padahal kenyataannya tidak ada tindakan nyata.

“Maka jangan nanti dikatakan Pengadilan Tinggi tidak memberikan izin, Kejaksaan juga tidak memberikan izin, semuanya tidak memberikan izin. Sementara pengacaranya duduk tenang di rumah tanpa melakukan apa-apa. Benar? Jadi jangan diframing. Mengatakan sibuk ke Pengadilan, sibuk di Pengadilan Tinggi, sibuk di Kejaksaan, sementara dia hanya duduk-duduk di rumahnya minum kopi,” ujar Robert Paruhum.

Sementara itu, Nikita Mirzani kembali melayangkan gugatan baru. Bukan wanprestasi, Nikita Mirzani kini melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut diajukan untuk memperjuangkan rasa keadilan untuk Nikita Mirzani. Di mana gugatan tersebut dapat bermanfaat untuk Nikita Mirzani.

Total nominal yang digugat Nikita Mirzani yaitu Rp244 miliar. Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 1000/PDT/2025.

Kuasa hukum Nikita, Andi Syarifuddin, menjelaskan bahwa inti masalah bermula dari kerja sama promosi produk kecantikan. Dalam kerja sama tersebut, Nikita seharusnya menjadi pihak yang mengulas produk milik Reza Gladys secara positif.

Namun, Andi menuturkan bahwa kerja sama itu dibatalkan sepihak dan bahkan dibawa ke ranah hukum pidana, sesuatu yang dinilai merugikan pihak Nikita. (*)