Beranda » PERISTIWA » DAERAH » Ramai Motor Brebet di Jatim, Pakar UGM Yakin Bukan Disebabkan Pertalite Dicampur Etanol
Ramai Motor Brebet di Jatim, Pakar UGM Yakin Bukan Disebabkan Pertalite Dicampur Etanol
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM — Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, penyebab motor brebet yang belakangan ramai terjadi bukan karena pencampuran etanol 10 persen (E10) pada bahan bakar. Menurutnya, sejauh ini BBM jenis Pertalite tidak menggunakan campuran etanol.
“Saya rasa nggak benar ya. Jadi yang sekarang ini itu menggunakan E5 sebenarnya bukan Pertalite, tapi Pertamax Green dengan campuran etanol 5 persen. Rencananya akan naik jadi 10 persen,” kata Fahmy dalam Diskusi Publik bertema 1 Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita Dalam Energi?, Rabu (30/10).
Fahmy mengatakan, perlu ada uji laboratorium untuk memastikan penyebab mogok massal sepeda motor di wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu, belum ada bukti konkret Pertalite sebagai pemicu utama kerusakan mesin.
Di sisi lain, Fahmy mendukung rencana pemerintah untuk mencanpur BBM dengan 10 persen etanol. Meski begitu, dia menilai sebaiknya pemerintah tetap menyediakan BBM tanpa campuran etanol.
“Saya mendukung E10, tapi jangan diwajibkan semua BBM dicampur etanol. Jangan sampai konsumen tidak punya pilihan,” imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Guru Besar Kebijakan Publik UGM Prof. Wahyudi Kumorotomo mengatakan, isu Pertalite dicampur etanol hingga merusak kendaraan merupakan informasi menyesatkan. Menurutnya, isu tersebut berpotensi dimainkan oleh pihak tertentu yang merasa kepentingannya kelompoknya.
“Saya melihat kemungkinan besar itu ada orang-orang yang merasa diganggu kepentingannya di antara mafia gas atau mafia minyak, itu yang kemudian melawan balik. Mereka bisa mengerahkan buzzer, membayar miliaran sehari juga kuat,” ujar Wahyudi.
Ia menilai isu seperti itu dapat digunakan sebagai alat serangan balik kelompok yang merasa dirugikan akibat penertiban mafia migas. Pemerintah, perlu bergerak cepat merespons isu-isu seperti ini sebelum semakin liar.
“Pemerintah punya instrumen banyak. Untuk melawan hoax, salah satunya pemerintah bisa menutup IP dari penyebar hoax. Kominfo bisa dikerahkan,” tandasnya.
Saat ini belum ada komentar