Harga Volatil, Waspadai Dampak Inflasi MBG

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah mewaspadai kenaikan inflasi akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kenaikan inflasi terjadi karena percepatan implementasi program tersebut di berbagai daerah yang ditandai kenaikan harga pangan, seperti telur, ayam, ikan, dan sejenisnya.

“Pemerintah mulai memperhatikan kenaikan harga bahan makanan, terlihat dari inflasi harga pangan yang tidak stabil (volatile foods) mencapai 6,44% secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2025. Inflasi volatile foods sebesar 6,4% tersebut jauh melebihi target inflasi umum yang berkisar antara 2,5±1% sepanjang tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa 28 Oktober 2025.

Ia mengakui, pemerintah telah memiliki cara untuk kembali mengurangi tekanan inflasi makanan tersebut. Namun, solusi yang ada bersifat jangka menengah, bukan jangka pendek.

“Tahun depan, swasembada pangan harus kita perce­pat lagi, apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya, yang kita memang perlu waktu untuk membangun. Sedangkan ma­kan bergizi ini kan perce­patannya di akhir tahun luar biasa sehingga itu memenga­ruhi,” ujar Zulkifli.

Wakil I Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, inflasi masih terkendali, yakni 2,65% year on year, pada September 2025. Menurutnya, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah sudah berjalan dengan baik.

Dikatakan Ferry, dalam mencermati perkembangan komponen inflasi volatile foods yang tinggi, Tim Pe­ngen­dali Inflasi akan mencoba menurunkan harga pangan yang bergejolak. “Nanti dengan serangkaian kebijak­an yang kita lakukan, memudahkan inflasi volatile foods bisa kita jaga di level di bawah 5% sesuai dengan arah­an dari high-level meeting di Tim Pengendali Inflasi pusat,” ungkapnya.

Permintaan naik

Sebelumnya, pengamat eko­nomi dsri Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian mengatakan, program MBG bisa menimbulkan inflasi harga pangan. Hal tersebut dipicu oleh meni­ngkatnya permintaan pangan.

“Program MBG yang diselenggarakan di beberapa titik akan meningkatkan demand di wilayah tersebut. Jika dari sisi supply tidak mengimba­ngi kenaikan demand tersebut, maka harga akan terkerek (naik) di wilayah tersebut, isti­lahnya demand pull inflation,” ujarnya.

Hal tersebut, kata Eliza, disebabkan sentra produksi pangan di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Alhasil, wilayah-wilayah di luar pulau Jawa tidak memiliki suplai pangan yang memadai. Terutama untuk beberapa komoditas pangan seperti beras, bawang merah, cabai, ayam, dan telur.

“Kerap kita menemukan 1 lokasi sentra produksi terjadi oversupply sampai dijual bahkan dibagikan kepada masyarakat, pada saat yang ber­samaan di daerah lain harganya tinggi karena kelangkaan stok,” katanya.

Eliza mengatakan, basis data real time soal rantai pasok pangan di dalam negeri masih belum tersedia dengan baik. Hal ini membuat disparitas harga pangan di indo­nesia ini menjadi cukup tinggi karena pendistribusiannya yang kurang terencana. Termasuk juga pengaruh mahalnya ongkos logistik.

“Dengan kondisi tata kelola pangan kita saat ini masih karut-marut. Potensi terjadi kenaikan harga ini bisa terjadi,” ucapnya

Peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Vid Adrison juga sudah mewanti-wanti dampak negatif program MBG ke harga pangan.

Dijelaskan oleh Vid, kenaikan harga bahan makanan sangat mungkin terjadi jika permintaan dari dapur MBG sangat tinggi. Masalahnya, kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga tersebut.

“Peningkatan harga ini akan dirasakan oleh seluruh pihak, namun dampaknya lebih berat bagi kalangan miskin. Bagi mereka, ketika harga makanan meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap biaya hidup mereka, sehingga pemerintah mungkin perlu mengeluarkan dana yang lebih besar untuk memberikan transfer atau bantuan,” katanya. ***