Kritik Pelepasan Ratusan Ribu Hektare Kawasan Hutan Papua untuk PSN,Ini Respons Wamenhut
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah akan melepas status kawasan hutan di Merauke, Provinsi Papua Selatan, seluas hampir 500 ribu hektare untuk kebutuhan program swasembada pangan dan energi yang menjadi bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah organisasi pemerhati lingkungan khawatir pelepasan kawasan hutan untuk PSN ini mengancam kedaulatan puluhan wilayah adat yang tersebar di Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat, serta mengancam meluasnya kejadian deforestasi atau penghilangan hutan.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan ini tidak bermakna menghapus tutupan hutan.
Marzuki menyatakan Kemenhut tetap mengimbanginya dengan upaya reforestasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang sebelumnya merupakan hutan yang sudah gundul atau rusak.
“Jadi artinya sektor kehutanan itu juga harus memenuhi kepentingan strategis sektor lain, maka kemudian kita juga harus berpikir bagaimana mengimbangi itu dengan reforestasi. Misalkan rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis, kemudian pemulihan ekosistem,” kata Marzuki usai menghadiri acara ‘Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025’ di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/10/2025).
Terlebih, dalam program swasembada pangan dan energi ini, visi besar yang ingin dicapai pemerintahan Presiden Prabowo adalah Indonesia lepas dari ketergantungan impor pangan maupun energi di masa mendatang.
Upaya tersebut hendak dicapai lewat penanaman hutan dengan pohon atau tanaman produktif, seperti tebu, singkong, jagung, nipah atau aren.
“Itu nanti secara bertahap kita swasembada akan mengurangi impor. Misalkan ada tanaman yang itu nanti bisa menjadi etanol,” kata Marzuki.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah pemerintah akan melibatkan masyarakat adat yang terdampak dalam kebijakan pelepasan ratusan ribu hektare kawasan hutan ini, Marzuki langsung menyudahi wawancara. (*)
Saat ini belum ada komentar