Pemerintah Targetkan Dampak Berkali Lipat Melalui Rumah Subsidi, Serap 250 Ribu Tenaga Kerja di Jatim
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pemerintah Optimis Program Perumahan Rakyat Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah memiliki keyakinan bahwa program perumahan rakyat, khususnya rumah subsidi, mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor riil. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit pada tahun 2025. Kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan hunian, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja baru.
“Presiden sudah menambahkan 350 ribu unit FLPP tahun ini. Jawa Timur adalah wilayah dengan jumlah penduduk nomor dua setelah Jawa Barat. Saya yakin akan ada perkembangan besar karena satu rumah subsidi bisa menyerap lima orang tenaga kerja,” ujar Ara, sapaan akrab Menteri Maruarar Sirait, saat hadir dalam acara “Sosialisasi Program Kredit Perumahan” di Surabaya, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, jika 15% dari penduduk Jawa Timur mengambil manfaat dari kuota FLPP tersebut, maka akan ada sekitar 45.000 hingga 50.000 unit rumah subsidi. Dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak lima orang per rumah, diperkirakan akan ada sekitar 250.000 pekerja yang terlibat di Jawa Timur.
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu merangsang pertumbuhan sektor riil di sekitar proyek pembangunan. Misalnya, pelaku usaha toko bangunan, pengusaha desain, notaris, lembaga perbankan, hingga para pedagang warung di dekat lokasi proyek. Bahkan, produk-produk industri seperti semen, paku, dan keramik juga akan ikut tumbuh.
“Belum lagi toko bangunan, belum lagi ibu-ibu yang jualan warung di dekat perumahan yang sedang dibangun, belum lagi barang industri seperti semen, paku, keramik yang akan menghidupkan ekonomi, belum lagi perbankan, asuransi, notaris, dan pegawai kontraktor,” tambah Ara.
Dalam hal bunga kredit perumahan, Ara menyampaikan bahwa tarif bunga untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) tetap ditetapkan sebesar 5%. Besaran bunga ini dinilai sangat membantu bagi masyarakat yang masih membutuhkan hunian.
Selain itu, pemerintah pusat juga berencana membangun rumah subsidi di Surabaya dengan model bangunan rumah susun. Alasan utama dilakukannya proyek ini adalah karena harga lahan yang relatif mahal di kota tersebut.
“Saya sudah koordinasi. Mudah-mudahan di Surabaya kita juga bisa bangun rumah subsidi, tetapi yang high risk, yaitu rumah susun. Karena di Surabaya tanahnya sudah mahal. Kami ingin bekerja sama bagaimana skema pembiayaannya, skema lahan, teknis, legal, serta pengisian agar tepat sasaran,” ujarnya.
Prioritas Utama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menjelaskan bahwa urusan perumahan merupakan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memberikan berbagai insentif untuk membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap perumahan yang terjangkau. Semua pihak diharapkan dapat mendukung inisiatif ini.
“Kami berharap penambahan kuota FLPP tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah rakyat, tetapi juga bisa membuka lapangan kerja. Mari kita kawal terus dan tentunya selain mengentaskan kekurangan rumah, juga bisa menggerakkan ekonomi dengan menciptakan pekerjaan yang layak,” kata AHY.
Saat ini belum ada komentar