Legislator Papua Pegunungan Minta Presiden Bentuk Tim Khusus Tangani Krisis Pengungsi di Nduga
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Desakan untuk Membentuk Tim Khusus Penanganan Pengungsi di Papua
DIAGRAMKOTA.COM – Anggota DPR Papua Pegunungan, Mile Gwijangge, menyoroti pentingnya segera membentuk tim khusus yang fokus pada penanganan ribuan pengungsi yang masih bertahan di berbagai wilayah Papua sejak 2018. Ia menilai bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemanusiaan di Tanah Papua belum cukup efektif.
Menurut Mile, pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tidak secara langsung menjawab tantangan mendesak yang dihadapi masyarakat. Ia menyatakan bahwa meskipun pemerintah terus membangun badan baru untuk percepatan pembangunan, kondisi warga di tempat pengungsian tetap memprihatinkan.
“Pemerintah terus membentuk badan baru untuk percepatan pembangunan, tetapi masyarakat masih menderita di tempat pengungsian,” ujarnya saat berada di Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu.
Mile menilai bahwa perhatian pemerintah terlalu berfokus pada pengelolaan dana otonomi khusus, sementara nasib warga pengungsi belum tersentuh secara nyata. Ia menegaskan bahwa meskipun Presiden telah membentuk berbagai tim untuk mengawasi dana Otsus, tidak ada tim yang secara khusus menangani masalah pengungsi.
“Presiden sudah membentuk tim berlapis-lapis untuk mengawal dana Otsus, tetapi tidak ada tim yang fokus menyelesaikan masalah pengungsi,” tegas Mile.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto segera menginstruksikan pembentukan tim kemanusiaan lintas kementerian untuk memulihkan kehidupan masyarakat pengungsi di kabupaten-kabupaten terdampak, termasuk Nduga. Dalam desakannya, Mile juga menyerukan agar pemerintah menarik pasukan TNI dan Polri non-organik dari wilayah pemukiman warga agar situasi kembali aman bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman.
“Tarik pasukan non-organik agar masyarakat bisa kembali berkebun dan hidup aman di tanah mereka sendiri. Setelah itu barulah bicara soal percepatan pembangunan,” pintanya.
Mile mengungkapkan bahwa ribuan warga Nduga masih hidup di pengungsian selama tujuh tahun terakhir sejak 2018 dan belum mendapat penanganan komprehensif dari pemerintah. Ia menekankan bahwa suara masyarakat Nduga yang tidak bisa bersuara harus didengar oleh pemerintah.
“Saya menyampaikan suara masyarakat Nduga yang tidak bisa bersuara. Tujuh tahun mereka menderita di hutan, dan pemerintah harus segera bertindak,” tandasnya.
Saat ini belum ada komentar