Pansus Penanganan Banjir, DPRD Surabaya Fokus Inovasi Drainase
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto (sk)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – DPRD Surabaya resmi membentuk (Panitia Khusus) Pansus Penanganan Banjir yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Pansus ini bertugas membahas draf raperda penanggulangan banjir agar menjadi produk hukum yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani banjir di Kota Pahlawan.
Pansus Penanganan Banjir: Inovasi Drainase dan Mitigasi Banjir
Anggota Pansus, Achmad Nurdjayanto, menegaskan bahwa salah satu fokus utama adalah menghadirkan inovasi dalam sistem drainase dan pengelolaan air. Menurutnya, meskipun 80 persen permasalahan banjir di Surabaya telah tertangani, strategi yang lebih efektif tetap diperlukan agar genangan bisa hilang dalam hitungan jam.
“Kami ingin menghadirkan masukan baru yang inovatif dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Surabaya. Salah satunya dengan memperbaiki sistem saluran air, perawatan drainase, serta pengelolaan debit air hujan agar tidak menyebabkan luapan sungai,” ujar Achmad, Kamis (6/2/2025).
Modernisasi Drainase dan Peran Swasta dalam Penanganan Banjir
Sebagai anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad menekankan pentingnya modernisasi perawatan drainase. Saat ini, proses pembersihan dan pemeliharaan saluran air masih mengandalkan tenaga manusia, sehingga pansus berencana mengusulkan penggunaan teknologi agar pengelolaan drainase lebih efektif.
Selain itu, Achmad juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta dalam penanganan banjir.
“Pihak swasta juga harus ikut berkontribusi. Penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Harus ada sinergi antara pemerintah kota, masyarakat, dan pihak ketiga untuk memperkuat solusi yang sudah ada,” tambahnya.
Koordinasi dengan Pemprov Jatim dan Efisiensi Anggaran
Pansus juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyinkronkan aliran sungai di Surabaya. Mengingat Surabaya berada di hilir, koordinasi lintas wilayah diperlukan agar kota ini tidak menjadi tandon air bagi daerah lain.
“Kami ingin memastikan bahwa Surabaya tidak menjadi tandon air bagi daerah lain. Maka dari itu, koordinasi lintas wilayah sangat diperlukan,” imbuh Achmad.
Terkait anggaran penanganan banjir, DPRD Surabaya akan mengoptimalkan belanja daerah agar program yang dijalankan benar-benar efektif.
“Kami akan mengkaji mana anggaran yang harus diprioritaskan agar tidak ada pemborosan. Fokusnya adalah solusi yang tepat sasaran dalam mengatasi banjir,” pungkasnya. (dk/@)
