Viral Parkir Rp5 Ribu di Ampel, Eri Cahyadi Perketat Dishub

DIAGRAMKOTA.COM — Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya untuk memperketat pengawasan perparkiran secara menyeluruh di seluruh penjuru kota. Tindakan tegas ini diambil seusai Eri menerima rentetan aduan dan rekaman video faktual dari masyarakat terkait maraknya dugaan pelanggaran tata kelola parkir di sejumlah titik vital perkotaan, termasuk kawasan wisata religi Sunan Ampel dan sentra niaga Pasar Blauran.

Laporan warga tersebut mengungkap praktik pungutan tarif parkir tidak resmi yang melonjak hingga mencapai Rp5.000, serta pemanfaatan badan jalan dan lahan parkir yang melenceng dari ketentuan teknis. Ironisnya, pelanggaran administratif dan tarif tersebut terekam berlangsung secara terang-terangan di depan mata aparat Dishub yang bertugas di lapangan.

Dalam agenda evaluasi internal bersama jajaran Dishub di ruang kerjanya pada Rabu (14/10/2026), Eri secara langsung memutar rekaman video kiriman warga tersebut. Ia meluapkan kekecewaan mendalam atas lemahnya respons dan efektivitas pengawasan petugas pengatur lalu lintas di lapangan.

“Kalau ada jukir liar, bukan berarti anak-anak Dishub diam saja. Saya tidak mau kejadian ini terulang lagi. Saya beri kewenangan untuk bertindak tegas,” kata Wali Kota Eri dengan nada tegas, Rabu (14/10/2026).

Ancaman Evaluasi dan Pergantian Personel Petugas yang Lalai

Wali Kota Eri mendesak jajaran pimpinan Dishub Kota Surabaya untuk melakukan audit komprehensif terhadap kinerja anggotanya di lapangan. Ia tidak mentoleransi sikap abai aparat penegak aturan dan membuka opsi pergantian personel apabila petugas bersangkutan terbukti tidak cakap menegakkan regulasi.

Menurut Eri, sistem pengawasan perparkiran tidak akan membuahkan hasil nyata jika jajaran struktural pimpinan Dishub tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan represif terhadap setiap anomali yang ditemukan.

Di samping sanksi internal bagi aparatur dinas, evaluasi ketat diarahkan langsung kepada para juru parkir (jukir) yang terbukti memungut retribusi di luar tarif resmi maupun mengabaikan penataan kendaraan. Jika jukir eksisting dinilai tidak mampu bekerja secara tertib dan transparan, pemkot tidak ragu untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.

Prioritaskan Warga Lokal Surabaya untuk Gantikan Jukir Nakal

Dalam proses penataan ulang tenaga pengelola parkir, Wali Kota Eri menekankan agar perombakan jukir mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal asal Kota Surabaya. Langkah ini dinilai strategis dalam membuka lapangan penghidupan baru bagi masyarakat setempat sekaligus menumbuhkan rasa memiliki untuk merawat ketertiban wilayahnya masing-masing.

“Ganti juru parkirnya kalau memang tidak bisa bekerja dengan benar. Pilih sendiri warga Surabaya. Warga Surabaya juga membutuhkan pekerjaan,” tandas mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut.

Eri menegaskan kembali bahwa penertiban lahan parkir harus dijalankan secara berkesinambungan dan konsisten. Petugas Dishub diwajibkan memastikan seluruh kendaraan tertata di dalam batas marka resmi yang telah ditentukan, serta memberantas praktik-praktik pungli yang membebani masyarakat pengguna jasa.

Eri Cahyadi Apresiasi Peran Partisipatif Warga Surabaya Lewat Kanal Aduan

Pada sisi lain, Wali Kota Eri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga Surabaya yang memiliki kepedulian tinggi dengan proaktif mengirimkan rekaman video bukti pelanggaran di lapangan. Partisipasi publik dinilai menjadi instrumen pengawasan eksternal yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah kota.

“Saya berterima kasih kepada warga yang mengirimkan video. Semakin kita bersama-sama menjaga Surabaya, kota ini bisa semakin tertib dan aman,” pungkas Eri.

Kolaborasi aktif antara warga sebagai pengawas independen dan ketegasan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan tata kelola perparkiran Surabaya yang tertib, nyaman, serta bebas dari praktik jukir nakal.