Anggota DPR: Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi dan Dampak pada Masyarakat

DIAGRAMKOTA.COM – Peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat. Pada 4 Mei 2026, sejumlah jenis BBM nonsubsidi mengalami kenaikan harga, termasuk Pertamax Turbo (RON 98) yang naik dari Rp 19.400 menjadi Rp 19.900 per liter, Dexlite dari Rp 23.600 menjadi Rp 26.000 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp 23.900 menjadi Rp 27.900 per liter. Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tetap stabil.

Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi harga minyak mentah di pasar global dan dinamika geopolitik. Meskipun demikian, anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Erik Hermawan menilai bahwa kebijakan ini perlu direspons dengan hati-hati agar tidak memberikan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.

Penyesuaian Harga BBM: Alasan dan Implikasi

Erik Hermawan menekankan bahwa meski kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan respons terhadap kondisi pasar internasional, pemerintah harus memastikan bahwa kelompok rentan tetap dilindungi. “Menunjukkan upaya pemerintah menjaga kelompok masyarakat rentan,” ujarnya dalam pernyataannya. Ia juga menyoroti potensi peningkatan biaya logistik dan transportasi, khususnya akibat kenaikan tajam pada BBM diesel non-subsidi, yang dapat memicu tekanan inflasi dan berdampak pada harga barang kebutuhan pokok.

Berdasarkan data yang tersedia, kenaikan harga BBM nonsubsidi bisa memengaruhi sektor riil secara signifikan. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada transportasi dan logistik akan menghadapi tekanan biaya yang meningkat, sehingga kemungkinan besar akan menaikkan harga produk mereka. Hal ini berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat luas, terutama kelompok yang kurang mampu.

Langkah yang Perlu Dilakukan

Untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM nonsubsidi, Erik menyarankan beberapa langkah penting. Pertama, pemerintah perlu memastikan subsidi tetap tepat sasaran. Kedua, menjaga stabilitas harga pangan agar tidak terjadi lonjakan yang berlebihan. Ketiga, meningkatkan transparansi dalam mekanisme penentuan harga BBM agar masyarakat dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan tersebut.

“Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif,” jelas Erik. Ia juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi sebagai solusi jangka panjang.

Percepatan Transisi Energi sebagai Solusi Jangka Panjang

Erik menyatakan bahwa evaluasi kebijakan energi harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data agar mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Dengan transisi energi yang lebih cepat, pemerintah dapat mengurangi risiko kenaikan harga BBM yang bersifat fluktuatif. Selain itu, pengembangan energi terbarukan juga akan membantu menjaga stabilitas ekonomi dan lingkungan.

Komentar dan Tanggapan Masyarakat

Beberapa pihak menilai bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Nelayan, misalnya, telah mengirim surat terbuka ke Presiden Prabowo, meminta perlakuan khusus terkait harga BBM nonsubsidi. Mereka khawatir kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan kehidupan mereka yang bergantung pada transportasi laut.

Selain itu, kapal-kapal di pelabuhan Karangsong Indramayu terpaksa menumpuk karena harga BBM solar nonsubsidi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas.***