DPRD Surabaya: Pendekatan Humanis dalam Pengelolaan Urbanisasi Pasca Lebaran
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Urbanisasi pasca Lebaran menjadi isu yang terus mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif seperti DPRD Kota Surabaya. Dalam upaya menjaga keseimbangan antara pengawasan dan perlindungan sosial, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam menangani para pendatang.
Fenomena Urbanisasi yang Tak Bisa Dihindari
Surabaya, sebagai pusat ekonomi utama Jawa Timur, terus menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Setelah libur Lebaran, arus urbanisasi meningkat, membawa dampak terhadap ketersediaan pekerjaan, layanan publik, serta kebutuhan dasar masyarakat.
“Urbanisasi pasca Lebaran adalah hal yang wajar. Tapi yang penting bagaimana kita mengelolanya dengan baik, agar tidak menimbulkan persoalan baru,” ujar Cahyo Siswo Utomo. Ia menilai bahwa fenomena ini tidak bisa dihindari, tetapi perlu dikelola dengan pendekatan yang lebih bijak.
Kebutuhan Pengawasan yang Akurat dan Berkelanjutan
Meskipun pengawasan diperlukan, Cahyo menekankan bahwa penanganan harus dilakukan secara akurat dan berkelanjutan. Pemerintah kota diminta untuk memastikan setiap pendatang memiliki identitas yang jelas dan tujuan yang pasti. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pendatang yang tidak memiliki kejelasan status, yang dapat memicu masalah sosial.
“Pendatang yang masuk ke Surabaya harus dipastikan memiliki kejelasan identitas dan tujuan. Namun penanganannya tetap harus mengedepankan pendekatan humanis, terutama bagi mereka yang membutuhkan perlindungan sosial,” tambahnya.
Peran Fasilitas Sosial dalam Menangani Pendatang Terlantar
Cahyo juga menyoroti pentingnya peran fasilitas sosial seperti Liponsos dalam menangani pendatang yang membutuhkan perlindungan. Ia menilai bahwa langkah pemulangan ke daerah asal harus dilakukan dengan pendekatan yang layak dan bermartabat, bukan sekadar prosedural tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pendatang.
“Penanganannya harus humanis. Bukan sekadar dipulangkan, tapi dipastikan juga prosesnya sesuai dan tidak menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Kombinasi Antara Pengawasan dan Keberpihakan
DPRD Surabaya mendorong penguatan sistem pendataan kependudukan berbasis digital hingga tingkat RT/RW. Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar aturan bagi pemilik rumah kos ditegakkan, terutama dalam melaporkan penghuni baru.
Dengan kombinasi antara pengawasan dan pendekatan humanis, DPRD berharap pengendalian urbanisasi di Surabaya dapat berjalan lebih seimbang. Tujuannya jelas, yaitu menjaga ketertiban kota tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan.
Langkah Konkret untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti dinas kependudukan, polisi, dan lembaga sosial. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan dapat menciptakan sistem yang efektif dan manusiawi dalam menangani pendatang pasca Lebaran.
“Tujuannya jelas, menjaga ketertiban kota tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan,” pungkas Cahyo Siswo Utomo.***
Saat ini belum ada komentar