Jawa Timur Dinobatkan sebagai Provinsi dengan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2025
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sen, 12 Jan 2026
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM – Jawa Timur kembali menorehkan prestasi gemilang dalam bidang pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), provinsi ini menduduki peringkat teratas nasional dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) mencapai angka 4,75. Angka tersebut memperlihatkan kinerja yang sangat baik dan masuk kategori A (Prima), yang menjadi penanda keberhasilan dalam menghadirkan layanan yang berkualitas.
Peningkatan Konsisten dalam Empat Tahun Terakhir
Capaian ini tidak datang begitu saja, melainkan merupakan hasil dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam empat tahun terakhir, IPP Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada 2023, indeksnya berada di angka 4,36, kemudian meningkat menjadi 4,633 pada 2024, dan akhirnya mencapai 4,75 pada 2025. Angka ini menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi dan inovasi dalam pelayanan publik telah berhasil diterapkan secara konsisten.
Perbaikan Merata di Seluruh Unit Pemerintahan
Selain itu, hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2025 juga mencatat adanya peningkatan jumlah perangkat daerah yang meraih kategori Prima. Dari total 64 perangkat daerah dan RS UOBK yang dinilai, sebanyak 25 unit (39 persen) berhasil mencapai kategori tertinggi. Ini menunjukkan bahwa perbaikan pelayanan tidak hanya terpusat pada satu titik, tetapi semakin merata hingga ke unit-unit strategis yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Fokus pada Layanan yang Responsif dan Inklusif
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. “Ini bukan sekadar prestasi, tetapi amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan bahwa pelayanan publik di Jawa Timur difokuskan pada reformasi birokrasi yang berorientasi pada pengguna (citizen-centric services). Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan lintas sektor, serta penguatan standar pelayanan minimal di seluruh perangkat daerah. “Pelayanan publik harus terus bertransformasi mengikuti dinamika masyarakat. Kita dorong birokrasi yang tidak berbelit, responsif terhadap aduan, dan adaptif terhadap teknologi,” tambahnya.
Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik
Selain layanan yang responsif, penguatan integritas aparatur dan budaya melayani juga terus dilakukan. Hal ini dilakukan melalui pembinaan SDM aparatur, pengawasan internal yang konsisten, serta penerapan sistem penilaian kinerja berbasis hasil. Kolaborasi aktif antara Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota juga digencarkan agar standar pelayanan publik meningkat secara merata di seluruh wilayah.
Langkah Konkret untuk Masa Depan
Dalam rangka memperkuat tata kelola pelayanan publik, Pemprov Jatim akan segera menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Publik pada tahun 2026. Selain itu, berbagai langkah konkret terus dilakukan, termasuk pendampingan berkala terhadap aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan dan konsultasi, serta penguatan inovasi pelayanan.
Komitmen untuk Pelayanan yang Lebih Baik
Khofifah menekankan bahwa IPP akan menjadi indikator sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2025–2030. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian integral dari arah pembangunan daerah. Ia berharap fokus peningkatan pelayanan publik akan semakin diarahkan pada unit-unit layanan langsung, dengan pendekatan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.
“Hasil PEKPPP tahun 2025 ini semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. Inilah wujud hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari warga Jawa Timur,” pungkasnya.***
Saat ini belum ada komentar