SK Digital Belum Terbit, Acara PPPK Sidoarjo Tuai Kecaman
- account_circle Adis
- calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
serimonial peluncuran SK (ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Agenda yang digelar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk ribuan PPPK Paruh Waktu menuai kritik keras. Acara yang diperkenalkan sebagai penyerahan SK digital itu ternyata belum disertai dokumen pengangkatan resmi, sementara proses persetujuan teknis (pertek) dari BKN masih berjalan.
Kekecewaan muncul dari sejumlah tenaga PPPK Paruh Waktu. Mereka menilai kegiatan tersebut menimbulkan kesan seolah-olah SK telah terbit, padahal SK Bupati yang menjadi dasar legal pengangkatan belum dibuat. Sebagian bahkan menyebut kegiatan itu berpotensi menyesatkan publik.
Sorotan semakin tajam setelah Sekretaris BKD Sidoarjo, Arif Mulyono, memberikan penegasan mengenai status acara tersebut.
“Yang kemarin itu bukan penyerahan SK. Hanya pengarahan dari Bupati dan Kepala BKN. SK baru akan dibagikan Januari setelah perjanjian kerja dan SPMT rampung,” ujar Arif, Selasa (18/11).
Pernyataan ini langsung memicu perdebatan mengenai dugaan manipulasi informasi. Publik mempertanyakan alasan mengundang ribuan pegawai bila dokumen resmi belum tersedia. Materi publikasi yang menonjolkan istilah penyerahan SK digital juga dinilai memicu kesalahpahaman.
Sejumlah kalangan kemudian mendesak agar dilakukan audit terhadap jejak digital terkait penyebutan SK, termasuk memastikan apakah terdapat narasi yang melampaui proses hukum yang seharusnya.
Di tengah polemik ini, para PPPK Paruh Waktu mengaku semakin gusar karena acara tersebut justru dinilai memberi harapan yang belum pasti. Mereka berharap adanya kejelasan, bukan seremoni yang berpotensi membingungkan.
Hingga kini, publik masih menunggu pernyataan resmi dari Bupati Sidoarjo mengenai penggunaan istilah SK digital sebelum dokumen pengangkatan benar-benar sah dan diterbitkan.(*)
- Penulis: Adis
