Pengamanan TNI di DPR Dianggap Berlebihan, Kapan Pasukan Ditarik?

Penarikan Pasukan Militer di Sekitar Gedung DPR Dipengaruhi Evaluasi Kondisi

DIAGRAMKOTA.COM – Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menyampaikan bahwa penarikan prajurit militer dalam tugas pengamanan gedung DPR bergantung pada hasil evaluasi situasi dan kondisi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Ia menegaskan bahwa setiap lembaga memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap situasi di lapangan.

Menurut Wahyu, TNI AD juga telah melakukan asesmen mengenai situasi pasca-demonstrasi rusuh. “Nanti akan dibuat kesimpulan bagaimana proses selanjutnya,” ujarnya saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 September 2025. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan apakah pengamanan akan tetap dilakukan secara penuh, dikurangi, atau bahkan sepenuhnya ditarik dari gedung Parlemen.

Wahyu menjelaskan bahwa hasil asesmen sementara yang dilakukan TNI AD menunjukkan bahwa situasi di Jakarta sudah kondusif. Meskipun demikian, ia menyerahkan kelanjutan pengamanan tentara di gedung DPR kepada pihak kepolisian. Alasannya, tugas pengamanan TNI di gedung DPR ini berdasarkan permintaan pemerintah daerah setempat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Kami melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi, UU TNI,” katanya.

Kritik Terhadap Pengamanan Militer di Lingkungan Politik

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai pengamanan tentara di kompleks parlemen berlebihan. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya pengingkaran terhadap mandat reformasi yang telah memisahkan batas antara militer dan sipil. Selain itu, Usman menganggap pengamanan gedung DPR oleh prajurit TNI sebagai bentuk nyata dari militerisasi ruang sipil. Ia menilai bahwa TNI telah menyimpang dari tugas utamanya di bidang pertahanan.

“Pengamanan TNI di gedung DPR seakan mengirimkan pesan bahwa solusi dari permasalahan sosial politik hanya bisa ditangani dengan cara militer,” ujarnya pada Kamis, 18 September 2025.

Kompleks DPR masih dijaga oleh aparat militer pasca-demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Desakan aksi massa salah satunya menuntut pembubaran lembaga legislatif. Sejumlah personel TNI memang terpantau masih menyiagakan pasukannya di gedung DPR hingga pertengahan September ini.

Keberadaan Aparat Militer di Lingkungan Gedung DPR

Sejumlah kendaraan taktis milik TNI masih terparkir di halaman gedung Parlemen meskipun tidak ada demonstrasi. Prajurit tak jarang memanfaatkan sarana dan prasarana gedung DPR untuk memenuhi kebutuhan harian, misalnya fasilitas toilet yang terpantau dipakai untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus. Personel TNI juga membangun tenda di halaman DPR, yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka tidak hanya terbatas pada tugas pengamanan, tetapi juga mencakup aktivitas sehari-hari.

Dalam konteks ini, keberadaan pasukan militer di lingkungan politik menjadi topik yang menarik perhatian publik. Bagaimana tugas militer yang awalnya bertujuan untuk menjaga keamanan dapat berubah menjadi aktivitas yang lebih luas dan memicu pro-kontra di masyarakat. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap tindakan militer dalam lingkungan sipil.