Mas Dhito Sebut Pemkab Kediri Akan Hapus Aset Gedung yang Dibongkar

Pemkab Kediri Persiapkan Perubahan Besar untuk Aset Gedung yang Rusak

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Kediri sedang menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki bangunan-bangunan pemerintahan yang rusak akibat insiden pada akhir Agustus 2025. Beberapa gedung yang menjadi aset daerah mengalami kerusakan parah dan kini tengah dipertimbangkan untuk direkonstruksi.

Tindakan dari Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menunjuk Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk melakukan identifikasi dan penilaian terhadap kerusakan yang terjadi. Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur dilibatkan dalam proses ini. Hasil penilaian akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya dalam perbaikan infrastruktur tersebut.

Penghapusan Aset sebagai Langkah Awal

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa beberapa gedung yang dinilai rusak berat akan diratakan dan dibangun kembali. Diantara tiga gedung utama yang terkena dampak, Kantor DPRD Kediri disebut sebagai yang paling parah kerusakannya. Hal ini akan berdampak pada penghapusan aset pemerintah setempat.

“Kami akan diskusikan dengan pimpinan DPRD mengenai rencana pembangunan baru,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa keputusan untuk memindahkan atau tidak lokasi pembangunan akan ditentukan oleh lembaga legislatif.

Proses Perbaikan Dilakukan Secara Cepat

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pihaknya akan segera menangani perbaikan fasilitas umum yang rusak. Proses rehab dan pembangunan akan dilakukan secara penuh oleh Kementerian agar pelayanan publik dapat kembali normal.

“Kita kerjakan full,” katanya. Anggaran sekitar Rp100 miliar disiapkan untuk proses rehabilitasi dan pembangunan ulang gedung-gedung yang terkena dampak aksi tersebut.

Rencana Pembangunan yang Masih Tidak Jelas

Meski ada rencana untuk merobohkan Kantor DPRD, lokasi pembangunan baru masih dalam proses evaluasi. Pemkab Kediri belum menentukan apakah pembangunan akan dilakukan di kompleks yang sama dengan Kantor Bupati atau di tempat lain.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Pemulihan infrastruktur ini menjadi langkah penting dalam memastikan kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, proses ini juga menjadi peluang untuk membangun sistem yang lebih kuat dan tahan terhadap risiko serupa di masa depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *