DPRD Surabaya Desak Pencabutan SE Pembatasan KK, Saifuddin Tegaskan Perlu Payung Hukum yang Jelas
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sel, 23 Sep 2025
- comment 0 komentar

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin usai rapat dengar pendapat terkait pembatasan KK, Selasa (23/9) (@)
“DPRD ini kan mitra dari pemerintah kota, maka setiap hal kebijakan itu harus dikoordinasikan agar tidak terjadi miskomunikasi, agar tidak jadi kesalahpahaman. Mitra ini benar-benar mitra, tidak hanya normatif, tapi subtantif,” pungkasnya.
Rekomendasi pencabutan SE pembatasan KK oleh Komisi A DPRD Surabaya menjadi titik penting penyelesaian polemik adminduk. Dengan adanya Raperda Administrasi Kependudukan yang direncanakan masuk pembahasan Oktober 2025, diharapkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan yang adil. [@]