DIAGRAMKOTA.COM — Komisi A DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaan Program Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jatim yang akan menempuh studi di King’s College London Singhasari pada tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menyatakan bahwa program ini menggunakan dana publik sehingga setiap tahap seleksi harus dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur yang berlaku. “Seleksi harus benar-benar transparan dan memenuhi persyaratan. Ini penting untuk memastikan peserta yang terpilih adalah mereka yang paling layak,” ujarnya.(08/08/25)
Agus juga mengingatkan agar keberangkatan PNS yang mengikuti program tidak mengganggu jalannya pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya penempatan sumber daya pengganti yang kompeten di posisi yang ditinggalkan. “Jika ASN yang bersangkutan memegang posisi strategis dan tidak ada pengganti yang memadai, sebaiknya tidak diberangkatkan,” tambahnya.
Selain itu, Komisi A meminta agar pemerintah memiliki proyeksi penempatan yang jelas setelah peserta menyelesaikan studinya. Hal ini guna memastikan keahlian yang diperoleh relevan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Program ini menawarkan dua jurusan unggulan, yaitu Master of Science in Digital Economies dan Master of Arts in Digital Futures. Selama masa studi, peserta tetap berstatus PNS aktif dengan gaji penuh, tambahan penghasilan hingga 50%, serta tunjangan Rp5 juta per bulan untuk kebutuhan pendidikan. Biaya kuliah, penelitian, wisuda, hingga publikasi ilmiah juga sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Agus berharap para peserta dapat kembali dengan kompetensi baru yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, khususnya di bidang transformasi digital dan ekonomi. “Kita ingin hasilnya tepat sasaran dan benar-benar memberi nilai tambah bagi Pemprov Jatim,” pungkasnya.(Dk/yud)
