DIAGRAMKOTA.COM – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, baru-baru ini mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mendesak, Pemkot Surabaya harus menghadapi keterbatasan dana yang ada.(12/04/25)
Salah satu proyek besar yang memerlukan dana signifikan adalah pembangunan Outer East Ring Road (OERR), yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp6 triliun untuk pembangunan dan pembebasan lahan. Selain itu, proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) juga membutuhkan sekitar Rp1,6 triliun. Pemkot Surabaya juga perlu menangani masalah banjir di perkampungan yang diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp3 triliun.
Tidak hanya itu, program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau Dandan Omah juga membutuhkan anggaran besar, sekitar Rp245 miliar. Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan di Surabaya diperkirakan mencapai lebih dari Rp7 triliun.
Dengan APBD Surabaya yang berjumlah Rp12,3 triliun, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa sebagian besar dana tersebut sudah dialokasikan untuk belanja wajib, seperti gaji pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Alokasi untuk pendidikan sendiri mencapai Rp2,46 triliun, sementara sektor kesehatan memerlukan dana sebesar Rp2,4 triliun.
“Setelah dikurangi semua belanja wajib, hanya sekitar Rp2 triliun yang tersedia untuk pembangunan dan kebutuhan lainnya,” ujar Eri. Oleh karena itu, ia mengajak DPRD dan masyarakat Surabaya untuk berdiskusi tentang prioritas pembangunan dan cara pembiayaan yang paling efektif.
Eri juga mengusulkan agar skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dipertimbangkan untuk proyek-proyek besar, seperti OERR. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana tanpa mengandalkan sepenuhnya pada APBD yang terbatas.
“Pertumbuhan ekonomi Surabaya akan terhambat tanpa infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pembiayaan yang bijak dan transparan menjadi kunci agar proyek besar bisa berjalan,” tambahnya.
Wali Kota Eri berharap dengan keterbukaan informasi mengenai anggaran ini, masyarakat bisa lebih memahami tantangan yang dihadapi Pemkot Surabaya dalam mengelola keuangan daerah. Ia pun mendorong DPRD untuk melakukan pembahasan anggaran secara terbuka, agar warga Surabaya dapat mengetahui alokasi anggaran yang tersedia dan dapat ikut serta dalam menentukan prioritas pembangunan.(Dk/yud)
