DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menggelar reses di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, pada Kamis (27/2). Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan warga dari RW 05, 06, dan 07 itu, berbagai aspirasi mengemuka, terutama terkait pendidikan dan kesehatan.
Salah satu keluhan utama warga adalah ketiadaan SMA dan SMK Negeri di Karang Pilang. Setiap tahun ajaran baru, orang tua siswa mengalami kesulitan karena terbatasnya kuota sekolah negeri di wilayah sekitar.
“Di Karang Pilang ini belum ada SMA/SMK negeri. Tiap PPDB, kami selalu kebingungan karena sekolah negeri penuh, sementara sekolah swasta biayanya cukup berat bagi sebagian warga,” ujar seorang warga dalam sesi tanya jawab.
Menanggapi hal tersebut, Cahyo menjelaskan bahwa pembangunan sekolah negeri merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, namun ada berbagai tantangan, terutama terkait anggaran.
“APBD Jatim itu Rp 31 triliun, dan sebagian besar sudah dialokasikan untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi siswa SMA/SMK Negeri dan swasta. Pembangunan sekolah baru tidak boleh sampai mematikan sekolah swasta yang ada. Pemerintah sedang mencari solusi agar pendidikan berkualitas tetap bisa diakses semua anak,” jelas Cahyo.
Meski begitu, ia berjanji akan mengawal aspirasi ini, terlebih di Karang Pilang terdapat beberapa aset milik Pemkot Surabaya yang bisa dipertimbangkan untuk pengembangan sekolah negeri di masa depan.
Selain pendidikan, warga juga mendukung rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan yang akan berlokasi di Karang Pilang. Saat ini, jika ada warga yang sakit parah, mereka harus dibawa ke RS Wiyung atau RSUD Khadijah di Sidoarjo, yang cukup jauh dari lokasi mereka.
“Kalau ada warga sakit, kita harus lari ke RS Wiyung atau malah ke Sidoarjo. Kami butuh RSUD di Karang Pilang,” keluh salah satu warga.
Menanggapi hal ini, Cahyo menyatakan bahwa ia mendukung penuh upaya pembangunan rumah sakit tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa ini merupakan kewenangan Pemkot Surabaya, sehingga perlu ada sinergi dengan DPRD Kota dan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa segera direalisasikan.
Dalam reses ini, hadir pula Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, yang turut mendengarkan berbagai aspirasi warga, termasuk soal infrastruktur seperti perbaikan saluran air, paving, dan penerangan jalan umum (PJU).
Cahyo menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa tugas DPRD adalah menyerap aspirasi dan mengawalnya hingga bisa diwujudkan. “Kami bukan eksekutif yang bisa langsung mengeksekusi kebijakan. Tapi tugas kami adalah menyambungkan sebanyak-banyaknya aspirasi panjenengan semua ke pemerintah provinsi melalui dinas-dinasnya agar bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya. ***
