Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PERISTIWA » DAERAH » Pemerintah Provinsi Bali Meningkatkan Pendapatan dari Pungutan Wisatawan Asing

Pemerintah Provinsi Bali Meningkatkan Pendapatan dari Pungutan Wisatawan Asing

  • account_circle Arie Khauripan
  • calendar_month Sel, 30 Jul 2024
  • comment 0 komentar

Diagram Kota Denpasar Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan bahwa pemerintah setempat akan terus memperkuat upaya mereka untuk mengoptimalkan pendapatan dari pungutan wisatawan asing.

Menurut Dewa Indra, pungutan ini telah diberlakukan sejak 14 Februari 2024 sebesar Rp150 ribu per orang, tetapi belum semua wisatawan asing yang datang ke Pulau Dewata telah membayar pungutan tersebut.

Dewa Indra mengakui bahwa penyebabnya adalah karena kebijakan baru ini belum banyak dikenal oleh wisatawan asing yang datang ke Pulau Dewata. Selain itu, sistem baru ini hanya berlaku di Bali, sehingga Pemprov Bali belum memiliki sistem yang dapat memaksa mereka untuk membayar pungutan tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, Dewa Indra mengatakan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi dengan meminta bantuan kedutaan besar. Namun, mereka menyadari bahwa tidak semua wisatawan asing yang datang ke Bali dapat dijangkau oleh upaya ini.

“Kami telah melakukan sosialisasi dengan meminta bantuan kedutaan besar. Itu pun tidak bisa menjangkau seluruh wisatawan asing yang datang ke Bali,” ujarnya, Senin (29/7/2024)

Selain itu, Dewa Indra juga mengatakan bahwa tidak semua wisatawan asing yang datang ke Bali harus membayar pungutan. Misalnya, delegasi untuk pertemuan-pertemuan penting internasional, yang merupakan utusan pemerintah, ada yang diminta secara resmi agar tidak membayar pungutan.

Dewa Indra juga mengingatkan bahwa kebijakan ini adalah sesuatu yang baru dan hanya berlaku di Bali, tetapi daya berlakunya di seluruh negara yang akan datang ke Bali.

“Jangan lupa bahwa pungutan wisatawan asing ini adalah kebijakan lokal, bukan kebijakan nasional, dan berbeda dengan kebijakan nasional yang memiliki daya berlakunya yang lebih kuat, dengan dukungan dari semua lembaga negara,”ujarnya.

Mengenai sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pungutan wisatawan asing, Dewa Indra mengatakan telah melakukan sejumlah perbaikan di antaranya memperbaiki aplikasi yang sebelumnya susah diakses. Demikian pula urusan teknologi informasi keuangan yang ada kelemahan, sudah diperbaiki dengan memperbaiki kerja sama.

“Demikian pula peranan dari pemangku kepentingan yang di awal masih ragu-ragu, sekarang sudah diperkuat terus. “Kami juga sudah menandatangani beberapa perjanjian kerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan terkait untuk menguatkan,” sambungnya. (dk/niluh ishanori)

  • Penulis: Arie Khauripan

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ASN PNS

    Kenaikan Gaji ASN 2025 Mulai Berlaku November, Naik 12 Persen Sesuai Perpres 79/2025

    • calendar_month Rab, 5 Nov 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 109
    • 0Komentar

    PARLEMENTARIA.ID – Berita baik datang bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Pemerintah secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 terkait kenaikan gaji bagi pegawai negeri. Peraturan ini mulai berlaku efektif pada November 2025, sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia. […]

  • Mahasiswa Demo Tuntut Pencabutan Tunjangan DPRD Sukabumi, Dianggap Bertentangan dengan Kebutuhan Rakyat

    Mahasiswa Demo Tuntut Pencabutan Tunjangan DPRD Sukabumi, Dianggap Bertentangan dengan Kebutuhan Rakyat

    • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Demonstrasi Mahasiswa Tuntut Pencabutan Tunjangan DPRD Sukabumi DIAGRAMKOTA.COM – Pada Jumat (12/9/2025) sore, mahasiswa kembali menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terhadap janji Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam evaluasi tunjangan yang diberikan kepada anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat […]

  • Satresnarkoba Polres Gresik Bongkar Peredaran Sabu, Pengedar Muda Langsung Diamankan

    Satresnarkoba Polres Gresik Bongkar Peredaran Sabu, Pengedar Muda Langsung Diamankan

    • calendar_month Jum, 12 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 44
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Satresnarkoba Polres Gresik kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Gresik. Pada jum’at 12/12/2025 Seorang pemuda berinisial YH (20) berhasil diamankan petugas setelah diduga menjadi pengedar sabu di kawasan Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom. Penangkapan dilakukan pada Minggu, 30 November 2025 sekitar pukul 14.00 WIB berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-A/141/XI/2025. Petugas yang menerima […]

  • OJK Dorong Realisasi 3 Juta Hunian melalui Kebijakan Inovatif

    OJK Dorong Realisasi 3 Juta Hunian melalui Kebijakan Inovatif

    • calendar_month Sel, 14 Jan 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 222
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan komitmennya mendukung program pemerintah terkait penyediaan hunian layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini bertujuan menciptakan peluang kepemilikan rumah melalui target pembangunan 3 juta hunian. Dalam mendukung pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), OJK memberikan fleksibilitas kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menetapkan kebijakan berdasarkan manajemen risiko, […]

  • Pimpinan DPRD Surabaya Hari Ini Di Tetapkan, Ketua Fraksi PDIP : Ditunggu Semua Anggota Dewan

    Pimpinan DPRD Surabaya Hari Ini Di Tetapkan, Ketua Fraksi PDIP : Ditunggu Semua Anggota Dewan

    • calendar_month Rab, 9 Okt 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Diagramkota.com SURABAYA – DPRD Kota Surabaya hari ini akan menggelar rapat paripurna guna menetapkan pimpinan definitif. Rapat paripurna digelar setelah empat partai yang berhak atas kursi pimpinan telah mengirimkan nama calon pimpinan definitif. Ketua Fraksi PDI Perjuangan-PAN H Budi Leksono mengatakan, bahwa penetapan pimpinan definitif ditunggu seluruh anggota DPRD Kota Surabaya. “Ini adalah yang ditunggu […]

  • Aturan Kos-kosan di Surabaya Semakin Ketat, Pemilik Harus Tinggal Satu Area dengan Penyewa

    Aturan Kos-kosan di Surabaya Semakin Ketat, Pemilik Harus Tinggal Satu Area dengan Penyewa

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Aturan Kos-kosan di Surabaya Diperketat, Pemilik Wajib Tinggal Satu Area dengan Penyewa DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya tengah mempersiapkan aturan baru yang akan mengatur kegiatan rumah kos. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kota tersebut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa peraturan ini akan dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil […]

expand_less