Operasional Whoosh akan ditangani Danantara

DIAGRAMKOTRA.COM – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengumumkan bahwa perannya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, akan berfokus pada aspek operasional. Hal ini menunjukkan bahwa Danantara akan bertanggung jawab atas pengelolaan layanan dan pemeliharaan sarana-prasarana yang terkait dengan kereta cepat tersebut.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa keputusan ini telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, operasional Whoosh akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Danantara. Ia menyatakan bahwa hal ini dilakukan karena Danantara memiliki kapasitas dan kompetensi dalam mengelola operasional transportasi publik.

“Yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden adalah bahwa operasional akan menjadi tanggung jawab Danantara. Karena operasionalnya kan Danantara, jadi kami bertanggung jawab secara operasional kepada Whoosh,” ujarnya saat diwawancarai di Graha Mandiri Jakarta.

Manfaat dan Tantangan Proyek Whoosh

Dony menegaskan bahwa kereta cepat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Namun, saat ini proyek ini masih terbelit utang. Presiden memberi instruksi kepada Kementerian dan Danantara untuk membenahi masalah tersebut. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan layanan Whoosh, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian nasional.

“Ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh. Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” jelas Dony.

Pendanaan dan Subsidi PSO

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Pemerintah rencananya akan menerapkan Public Service Obligation (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Subsidi PSO biasanya diberikan pemerintah untuk memberikan layanan publik, sehingga dapat meringankan harga tiket bagi konsumen. Rosan menyatakan bahwa rencana ini masih dalam proses penyelesaian, tetapi dipastikan pemerintah akan hadir untuk menanggung beban operasional dari kereta cepat ini sesuai dengan Undang-Undang.

“Itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportation itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk saranannya dan operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lainnya,” kata Rosan.

Restrukturisasi Utang dengan China

Selain itu, Dony menyebut bahwa Indonesia dan China telah sepakat untuk merestrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh hingga 60 tahun. Restrukturisasi ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Untuk memfinalisasi restrukturisasi ini, Dony mengatakan akan ada tim yang memperdalam negosiasi mengenai utang Whoosh dengan pihak China. Tim ini akan mencakup perwakilan pemerintah dan internal KCIC. Dony memastikan bahwa proses restrukturisasi utang proyek pembangunan Whoosh selesai dengan China pada tahun ini.

“Harus selesai dan kami pastikan selesai. Itu kan masalah yang menurut saya yang enggak terlalu sulit sebenarnya secara korporasi,” katanya.

Peran Danantara dalam Negosiasi

Danantara akan membantu memberikan data dan informasi selama proses negosiasi. Dony menjelaskan bahwa data yang diberikan akan mencakup struktur perusahaan yang paling baik agar perusahaan tetap berkelanjutan. Negosiasi ini akan melibatkan pemerintah secara langsung.

“Kami memberikan data, data-data mengenai structure yang paling bagus itu seperti apa yang membuat perusahaan ini menjadi sustain. Nah nanti negosiasinya tentu pemerintah juga terlibat dalam negosiasi ini,” ujarnya.

Tanggung Jawab Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait hutang kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun itu.

Pemerintah juga menekankan bahwa pembayaran senilai Rp 1,2 triliun per tahun harus dilakukan, tetapi manfaat yang didapatkan rakyat dari proyek ini sangat besar. Misalnya, mengurangi kemacetan, polusi, serta transfer teknologi dari China. ***