Mensos Hapus Penerima Bansos Terindikasi Judi, Pembaruan DTSEN Berlangsung, Ini Alasan Kemensos

Pemutakhiran Data Bansos Dilakukan Secara Berkala

DIAGRAMKOTA.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran. Dengan adanya pemutakhiran, diharapkan tidak ada orang yang menerima bansos secara tidak layak atau tidak berhak.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa ada beberapa penerima bansos yang harus dicoret dari daftar penerima. Hal ini dilakukan karena adanya indikasi mereka terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan bansos. Misalnya, penerima bansos yang terindikasi terlibat dalam judi online atau memiliki profesi tertentu yang tidak memenuhi kriteria penerima bansos.

“Tujuan utama dari penyaluran bansos adalah agar benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, kami mengubah penerima yang terindikasi terlibat dalam judi online atau memiliki profesi yang tidak layak menerima bansos seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pegawai BUMN, anggota DPR, DPRD, dan lain sebagainya,” ujarnya dalam jumpa pers.

Selain itu, pemutakhiran data juga dilakukan karena faktor alami. Misalnya, penerima bansos yang telah meninggal, pindah domisili, menikah, atau mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi. Kementerian Sosial menegaskan bahwa proses pemutakhiran dilakukan secara rutin dan berlapis. Proses ini melibatkan pemerintah daerah hingga operator aplikasi sosial di tingkat desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemutakhiran Data

Selain upaya pemerintah, masyarakat juga diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pemutakhiran data. Salah satu sarana utama yang digunakan adalah aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat melaporkan perubahan status atau kondisi mereka secara langsung.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan akurasi data. Semakin banyak warga yang aktif melaporkan perubahan, semakin transparan dan adil program bansos akan berjalan,” ujarnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data juga membantu pemerintah dalam mengidentifikasi penerima bansos yang tidak layak. Dengan adanya partisipasi publik, diharapkan bisa mengurangi risiko penyalahgunaan bansos dan memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.

Tujuan Pemutakhiran Data Bansos

Ke depannya, Kemensos berharap pemutakhiran data ini dapat mempercepat proses penyaluran bansos. Setiap bantuan yang diberikan harus jatuh ke tangan yang benar-benar berhak menerimanya. Dengan demikian, program bansos akan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya sebagai jaring pengaman sosial.

“Dengan langkah bersih-bersih ini, pemerintah ingin menjaga kredibilitas program bansos. Penyaluran bansos harus menjadi jaring pengaman, bukan sumber penyalahgunaan,” katanya.

Pemutakhiran data bansos tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan bansos dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.