Surabaya Berani Buka Proses Pengadaan ke Publik untuk Perkuat Akuntabilitas Pemerintahan

DIAGRAMKOTA.COM – Kota Surabaya kini menunjukkan langkah inovatif dalam upaya memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Langkah ini dilakukan melalui pembukaan proses pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat, sebuah inisiatif yang dianggap sebagai perubahan signifikan dalam cara pandang birokrasi terhadap keterbukaan publik.

Dalam studium generale bertajuk “Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”, Guru Besar Kehormatan Universitas Airlangga Prof. Dr. Mia Amiati memberikan pandangan penting tentang pentingnya pencegahan korupsi sejak awal proses pemerintahan. Dalam keterangannya, Prof. Mia menekankan bahwa pencegahan lebih efektif daripada penindakan. Ia menjelaskan bahwa banyak kasus korupsi daerah baru terungkap ketika proyek bermasalah atau aparat penegak hukum turun tangan. Padahal, tata kelola modern harus dibangun agar peluang pelanggaran sekecil mungkin.

Pembukaan proses pengadaan merupakan langkah strategis yang mencoba mengubah paradigma birokrasi. Di masa lalu, transparansi sering kali hanya sebatas publikasi laporan atau unggahan informasi anggaran di media sosial. Namun, inti dari transparansi adalah memastikan informasi dapat dipahami, diakses, dan diawasi masyarakat. Dengan membuka proses pengadaan barang dan jasa melalui platform digital, Surabaya mencoba memindahkan ruang pengawasan dari balik tembok kantor pemerintahan ke ruang publik yang bisa diakses warga.

Pengawasan sejak tahap awal menjadi kunci dalam mencegah penyimpangan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi area dengan tingkat kerawanan korupsi tinggi di banyak pemerintah daerah. Celah penyimpangan umumnya muncul dalam penyusunan harga perkiraan sendiri, pengaturan spesifikasi barang, hingga praktik permainan antara penyedia dan oknum birokrasi. Oleh karena itu, ketika Pemkot Surabaya mulai menekankan pengawasan sejak tahap awal pengadaan, arah pembenahannya terasa lebih substantif.

Transformasi digital juga menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi. Sistem seperti Surabaya Intelligent Transport System (SITS), dashboard data kinerja, hingga aplikasi pelayanan warga menunjukkan bahwa birokrasi perlahan bergerak dari pola administratif konvensional menuju sistem berbasis data dan teknologi. Namun, digitalisasi bukan obat mujarab yang otomatis menghapus persoalan birokrasi. Teknologi tetap bergantung pada integritas manusia yang mengelolanya.

Perubahan mentalitas aparatur menjadi tantangan terbesar dalam reformasi birokrasi. Di banyak daerah, digitalisasi justru berhenti sebatas etalase inovasi. Aplikasi dibuat berlapis-lapis, tetapi layanan tetap lambat. Sistem terintegrasi dibangun, tetapi keputusan masih ditentukan relasi informal dan kedekatan tertentu. Transparansi dipublikasikan, tetapi informasi penting tetap sulit diakses masyarakat.

Merawat kepercayaan publik menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Kepercayaan tidak lahir dari slogan antikorupsi atau seremoni penghargaan. Ia tumbuh dari pengalaman sehari-hari warga saat berhadapan dengan birokrasi. Ketika izin diproses tanpa pungutan liar, ketika bantuan tepat sasaran, ketika laporan warga cepat ditindaklanjuti, di situlah legitimasi pemerintah terbentuk.

Surabaya memiliki modal penting untuk itu. Infrastruktur digital sudah relatif kuat. Integrasi pelayanan publik terus berkembang. Partisipasi warga juga mulai dibangun melalui berbagai platform komunitas dan layanan lingkungan. Namun, pekerjaan rumahnya masih besar. Literasi publik tentang pengawasan anggaran masih perlu diperkuat. Transparansi akan sia-sia bila masyarakat tidak memahami informasi yang dibuka pemerintah.***