Pengungkapan Kasus Kredit Fiktif di Bank BUMN Surabaya: Tindakan Tegas untuk Menjaga Integritas Perbankan

DIAGRAMKOTA.COM – Kasus kredit fiktif yang terjadi di salah satu bank BUMN di Surabaya menunjukkan pentingnya pengawasan internal dan penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Dalam kasus ini, seorang mantan staf bank berinisial WS ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan melakukan kecurangan dengan mengajukan kredit menggunakan identitas orang lain serta memindahkan dana tanpa dasar transaksi yang sah.

Perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,9 miliar. Penemuan ini dilakukan melalui penelusuran internal oleh pihak bank, yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya untuk diproses secara hukum. WS telah diberhentikan dari pekerjaannya sejak dugaan kecurangan tersebut terbongkar pada 9 Januari 2026.

Penyebab dan Modus Tindakan Kecurangan

Menurut penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Surabaya, WS diduga menyalahgunakan fasilitas kredit mikro atas nama pihak lain. Selain itu, tersangka juga diduga melakukan pemindahan dana secara ilegal melalui tiga rekening titipan dan satu rekening GL Pendapatan Administrasi Pelunasan di BRI Surabaya Kaliasin.

Tindakan ini dijerat dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Langkah Tegas dari Pihak Bank

Pemimpin Kantor Cabang BRI Surabaya Kaliasin, Ryan Kosasih Raharja, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan langkah tegas BRI dalam menerapkan zero tolerance to fraud di lingkungan kerja. Ia menegaskan bahwa bank tidak akan mentolerir tindakan fraud dalam bentuk apa pun dan tetap berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BRI juga senantiasa proaktif dalam pengungkapan kasus-kasus fraud dan menerapkan zero tolerance terhadap setiap tindakan fraud serta menjunjung tinggi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan operasional bisnisnya.

Tips untuk Mencegah Kecurangan di Sektor Perbankan

1. Peningkatan Pengawasan Internal
   Bank perlu memperkuat sistem pengawasan internal untuk mendeteksi dini potensi kecurangan. Sistem otomatis seperti AI dan analisis data bisa menjadi alat bantu yang efektif.

2. Pelatihan dan Edukasi Karyawan
   Karyawan harus diberikan pelatihan berkala mengenai etika kerja, prosedur keuangan, dan risiko kecurangan. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

3. Transparansi dan Akuntabilitas
   Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi dapat mengurangi risiko manipulasi data atau penggunaan dana secara tidak sah.

4. Mekanisme Laporan Anonim
   Membuat mekanisme laporan anonim bagi karyawan dan nasabah untuk melaporkan dugaan kecurangan tanpa takut dihukum atau dipecat.

5. Kolaborasi dengan Instansi Terkait
   Kerja sama antara bank dan instansi pemerintah seperti kepolisian dan kejaksaan sangat penting dalam menangani kasus korupsi dan kecurangan.

Kasus kredit fiktif di Bank BUMN Surabaya menunjukkan betapa pentingnya penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik dan pengawasan internal yang ketat. Langkah tegas dari pihak bank seperti BRI menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan upaya bersama dari seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan institusi perbankan.***