Anas Karno Dorong Perbaikan Data Desil Warga Surabaya

DIAGRAMKOTA.COM — Sengkarut ketidaksesuaian data pemeringkatan kesejahteraan sosial kembali menjadi keluhan tajam masyarakat saat gelaran jaring aspirasi (reses) anggota legislatif di tingkat perkampungan. Persoalan ini mengemuka saat Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, menyerap aspirasi konstituen di dua titik wilayah Kecamatan Sukolilo, yakni RW 08 dan RW 03 Kelurahan Nginden Jangkungan, Kamis (1/10/2026).

Dalam forum tatap muka tersebut, sejumlah warga meluapkan kebingungan lantaran status profil ekonomi keluarga mereka tercatat ke dalam klaster desil tinggi atau kategori mapan. Padahal, realitas taraf hidup harian mereka dinilai jauh dari sejahtera, sehingga dikhawatirkan menutup hak akses bantuan intervensi sosial dari pemerintah daerah.

Kisah Erna Susanti: Rumah Numpang dan Motor Kredit Masuk Desil 9

Salah satu suara penolakan data datang dari Erna Susanti, warga RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan. Perempuan yang juga aktif mengabdi sebagai Kader Surabaya Hebat (KSH) ini mengaku kaget bukan main saat mendapati profil keluarganya ditetapkan masuk ke Desil 9, yang notabene diperuntukkan bagi kalangan berdaya beli tinggi.

Erna membeberkan bahwa kondisi fisik huniannya hingga saat ini masih menumpang milik kerabat, di mana satu kamar sempit harus dihuni oleh beberapa orang sekaligus. Kondisi ekonomi semakin berat mengingat anaknya belum mempunyai mata pencarian tetap dengan upah di bawah ketentuan Upah Minimum Regional (UMR).

“Saya enggak merasa di Desil 9. Rumah saja masih numpang keluarga, satu kamar ditempati beberapa orang. Jangankan punya mobil, motor saja masih kredit. Tapi kok masuk Desil 9, saya juga heran,” keluh Erna saat menyampaikan unek-uneknya.

Kekhawatiran terbesar Erna bertumpu pada masa depan pendidikan dan pemberdayaan anak-anaknya jika label desil mampu terus disematkan secara keliru.

“Yang saya pikirkan bukan saya sendiri. Anak saya belum punya pekerjaan tetap. Kalau data kami dianggap mampu, saya khawatir nanti kesempatan mendapat program bantuan atau kemudahan lain jadi tertutup. Harapan saya sederhana, data harus sesuai kenyataan. Masyarakat tidak minta lebih, yang penting sesuai kondisi sebenarnya,” tegasnya.

Tanggapan Pengurus Kampung dan Sikap Objektif RW

Keluhan masif warga tersebut dibenarkan oleh Ketua RW 08 Kelurahan Nginden Jangkungan, Sadeli. Ia mencatat banyak kepala keluarga di lingkungannya mempertanyakan bobot penilaian pemeringkatan desil yang terkesan timpang dengan fakta di perkampungan.

Kendati demikian, Sadeli mengajak jajaran pengurus lingkungan untuk menyikapi problematika ini dengan kepala dingin serta mengutamakan pencarian jalur perbaikan administratif yang tepat.

“Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Ini yang tadi disampaikan dalam reses. Kami akan koordinasi dulu dengan RT, kelurahan, dan pihak terkait. Jangan terburu-buru menyalahkan siapa pun. Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” jelas Sadeli.

Anas Karno Minta Kelurahan Jemput Bola Buka Posko Sanggah

Merespons kegelisahan masyarakat, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, langsung menginstruksikan RT dan RW untuk menginventarisasi seluruh nama warga yang mengalami anomali data pemeringkatan. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyadari banyak keluarga prasejahtera yang gagap teknologi dan belum mengerti alur pengajuan revisi sanggahan secara daring mandiri.

“Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, banyak warga menyampaikan bahwa desil mereka tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan,” instruksi Anas.

Sebagai langkah konkret di lapangan, Anas mengaku telah menjalin koordinasi langsung dengan lurah setempat agar aparatur sipil birokrasi hadir langsung di garda paling depan perkampungan.

“Saya juga sudah berkomunikasi dengan lurah. Per hari ini petugas kelurahan sudah berada di balai-balai RW. Saya minta lurah ikut memonitor dan turun langsung membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil,” kata Anas menegaskan.

Anas menekankan bahwa validitas pemutakhiran data perlindungan sosial merupakan instrumen paling vital dalam tata kelola anggaran kerakyatan.

“Kalau memang ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

Kehadiran Wawali Armuji dan Program ‘MBG’ Bingkisan Gratis

Suasana jaring aspirasi di Balai RW 08 Kelurahan Nginden berlangsung semakin cair dengan kehadiran Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Pejabat publik yang akrab disapa Cak Ji ini turut menyemarakkan forum lewat pembagian paket bertajuk MBG atau singkatan dari Membagikan Bingkisan Gratis.

Paket sembako kebutuhan pokok tersebut dibagikan secara interaktif kepada warga peserta reses yang berhasil menjawab berbagai kuis pertanyaan seputar dinamika pembangunan Kota Surabaya.