Imam Syafi’i Sorot Margin Error Desil BPS 23%

Surabaya, Diagramkota.com — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memanggil jajaran instansi terkait guna mengonfrontasi karut-marut penetapan desil kemiskinan yang dinilai merugikan warga di lapangan, Rabu (2/9/2026). Rapat koordinasi ini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menuturkan bahwa pemanggilan ini dipicu oleh gelombang keluhan warga kurang mampu yang status desilnya mendadak melonjak tinggi tanpa dasar yang jelas. Akibatnya, kelompok warga yang semula masuk dalam kategori miskin dan pramiskin terancam kehilangan akses berbagai jaring pengaman sosial.

“Fakta di lapangan banyak warga itu mengeluh karena mereka yang semula desilnya rendah itu kemudian ujug-ujug desilnya tinggi. Yang semula mereka masuk kategori miskin dan pramiskin, itu desilnya tinggi. Itu yang kami coba konfirmasi di sini,” beber Imam di gedung DPRD Surabaya.

Kritisi Metodologi BPS: Margin of Error Capai 23% dan Indikator Dinilai Bias

Dalam forum tersebut, Imam mencecar BPS terkait metode survei yang diterapkan, khususnya penggunaan pendekatan *proximity test*. Mengacu pada studi komparasi di sejumlah negara berkembang, metode tersebut banyak ditinggalkan lantaran rentan terhadap deviasi dengan tingkat kesalahan melebihi 50%.

“Dikatakan se-Indonesia, bukan cuma Surabaya, artinya secara umum yaitu margin error-nya 23%. Bisa saja lebih dari itu ya, tapi saya mencoba memaknai bisa saja orang yang dia itu hasil surveinya BPS yang desil 3 karena margin error-nya 20% lebih, itu bisa saja dia sesungguhnya berada di desil yang lebih bawah,” urai Imam.

Imam juga menyoroti indikator penentuan desil yang dinilai bias terhadap karakteristik kota metropolitan seperti Surabaya. Penggunaan air PDAM, konsumsi air minum galon untuk alasan higienitas, serta besaran daya voltase listrik rumah tangga kerap otomatis mengerek status ekonomi warga menjadi tampak mampu.

“Karena itu kami minta supaya ketika ada warga yang desilnya naik drastis atau yang kemudian yang masih keberatan, bukan cuma diberi ruang pintu untuk melakukan sanggahan, tapi harus dijelaskan kenapa desilnya naik biar mereka bisa memperbaiki,” tegasnya.

Bandingkan dengan Data Daerah: Sandingkan Desil dan Angka Pramiskin

Politikus Partai NasDem ini meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak menjadikan data desil tunggal dari pusat sebagai rujukan mutlak penyaluran bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pangan. Basis data daerah mengenai warga miskin dan pramiskin yang mencakup sekitar 250.000 jiwa dinilai harus tetap disandingkan agar tidak terjadi celah eksklusi.

Berdasarkan data yang sempat dipaparkan dinas terkait, akumulasi penduduk dari desil 1 hingga desil 5 di Surabaya menembus hampir 900.000 jiwa. Menurut Imam, rentang desil 1 sampai 5 ini semestinya dapat diintervensi oleh Pemkot Surabaya dengan kekuatan fiskal daerah tanpa harus terkunci pada batasan sempit regulasi pusat.

Imam mencontohkan potret riil seorang siswa SMKN negeri di Surabaya yang terdata di desil 4. Remaja tersebut berstatus yatim dari seorang ibu penjual nasi dengan tiga tanggungan, di mana anak pertamanya belum bekerja. Akibat status desilnya terkerek naik, ia tidak mampu membeli seragam sekolah baru hingga terpaksa tetap mengenakan seragam SMP saat belajar di bangku SMK.

“Sampai hari ini ternyata belum mampu beli seragam, bayangkan dia masih sekolah SMKN itu pakai seragamnya yang SMP. Ya menurut ini kan sesuatu yang harus menjadi keprihatinan kita bersama, jangan sampai masalah desil itu kemudian hak warga yang harusnya dibantu oleh negara itu jadi hilang,” ungkapnya prihatin.

Imam Syafi’i: Urusan Perut Lebih Mendesak Dibanding Proyek Infrastruktur Utang

Menjawab kekhawatiran dampak fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Imam menegaskan bahwa kemampuan keuangan Kota Surabaya sangat memadai untuk menopang kebutuhan dasar warganya. Ia membandingkan komitmen belanja pemerintah terhadap proyek fisik yang bahkan sampai mengandalkan skema pinjaman.

“Surabaya ini kota besar, buktinya kita sampai direwangi hutang itu kan berarti kan sudah cukup misalnya pendapatan asli daerah yang itu bisa untuk meng-cover itu. Bahkan sesungguhnya kalau kita mau lihat jalan, membuat jalan ya kayak begitu itu kan enggak harus pakai hutang, bisa multi years,” ujar Imam.

“Masa untuk nutupi sungai, untuk selokan, membuat jalan raya gitu ya, apalagi yang kita tahulah pelebaran jalan MERR sampai sana itu kan banyak pengembang-pengembang besar. Untuk itu sampai direwangi utang, tapi untuk membantu warga yang sesungguhnya miskin ya kita juga harus memperhatikan nasib mereka,” imbuhnya.

Imam mengingatkan, abainya pemenuhan hak bantuan hidup bagi warga miskin berpotensi memicu lonjakan angka kriminalitas di Surabaya jika kebutuhan dasar pangan masyarakat terabaikan.

“Kenapa yang itu bisa urgen, bisa mendesak, sementara urusan perut, urusan kemiskinan harusnya lebih mendesak lagi. Saya khawatir warga miskin itu kalau kemudian tidak dapat bantuan, akhirnya melakukan tindak kriminal sehingga angka kejahatan juga akan naik di Surabaya,” pungkasnya.