Pemkot Surabaya Menolak Pembelajaran Daring, Fokus pada Kesehatan dan Interaksi Sosial Siswa

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih mempertimbangkan kebijakan pembelajaran daring untuk siswa SD hingga SMP. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pihaknya belum akan menerapkan sistem tersebut, meskipun ada wacana efisiensi dari pemerintah pusat. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai dampak negatif yang bisa terjadi jika pembelajaran secara online diterapkan.

Eri menyatakan bahwa saat ini, Pemkot Surabaya sedang melakukan kajian mendalam mengenai kebijakan tersebut. Selain itu, pihaknya juga menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan akhir. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang bisa berdampak buruk bagi siswa.

Dampak Negatif Pembelajaran Daring

Salah satu alasan utama Pemkot Surabaya menolak pembelajaran daring adalah karena adanya risiko signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental siswa. Eri menyampaikan bahwa penggunaan gawai dalam jangka panjang dapat membahayakan perkembangan anak-anak. Ia juga menyoroti bahwa interaksi sosial antar siswa akan berkurang drastis jika pembelajaran dilakukan secara online.

“Kita sudah membatasi penggunaan gawai di sekolah, tapi jika pembelajaran daring diterapkan, maka anak-anak akan lebih sering menggunakan gawai,” ujar Eri. Ia menekankan pentingnya pengawasan orang tua agar siswa tidak terjebak dalam aktivitas digital yang berlebihan.

Peran Orang Tua dalam Pengawasan Anak

Eri berharap orang tua dan wali murid dapat aktif memberikan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Ia menilai bahwa pembelajaran daring bisa membuat anak-anak kehilangan interaksi langsung dengan teman-temannya, sehingga memengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka.

“Jika kebijakan ini diterapkan, saya berharap orang tua bisa memperkuat pengawasan terhadap anaknya agar tidak lepas kontrol,” tambahnya.

Kebijakan Pemerintah Pusat

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka tetap akan diberlakukan untuk mencegah learning loss atau penurunan pengetahuan siswa. Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa situasi global menjadi momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional, termasuk di bidang pendidikan.

“Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Penyelenggaraan Pembelajaran Luring Lebih Diutamakan

Meski sempat ada wacana metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring, Kemenko PMK menekankan bahwa penyelenggaraan pembelajaran secara langsung tetap menjadi prioritas. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga dan siswa tidak mengalami gangguan dalam proses belajar.

Penyelidikan Kasus Pengusiran Rumah Milik Elina Widjajanti

Selain isu pembelajaran daring, Pemkot Surabaya juga sedang menyelidiki kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik Elina Widjajanti. Eri Cahyadi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Agraria sebagai respons atas kejadian tersebut. Tujuan dari pembentukan satgas ini adalah untuk menyelesaikan masalah secara transparan dan sesuai aturan hukum.

Kesiapan Pemkot Surabaya dalam Menghadapi Berbagai Kebijakan

Pemkot Surabaya juga sedang mengkaji kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehari dalam seminggu. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya diterapkan karena masih dalam proses evaluasi. Eri menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik dan tetap menjaga efisiensi.

Dengan berbagai langkah yang diambil, Pemkot Surabaya menunjukkan komitmennya untuk menjaga kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Keputusan untuk menolak pembelajaran daring merupakan bagian dari upaya tersebut, dengan fokus pada kesehatan dan interaksi sosial siswa.***