Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EKONOMI » Menkeu Purbaya: THR ASN 2026 Siap Cair Pekan Pertama Ramadan, Anggaran Naik Signifikan

Menkeu Purbaya: THR ASN 2026 Siap Cair Pekan Pertama Ramadan, Anggaran Naik Signifikan

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah akhirnya memberikan kepastian terkait jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri tahun 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa dana THR akan cair pada pekan pertama bulan Ramadan 1447 H. Meski tanggal pasti belum diumumkan, informasi ini menjadi kabar gembira bagi ribuan pegawai negeri yang sedang merencanakan keuangan menjelang hari raya.

Jadwal Pencairan THR ASN 2026

Menkeu Purbaya menyampaikan pernyataan tersebut saat berada di gedung DPR RI pada Rabu, 18 Februari 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyalurkan THR secepat mungkin agar bisa digunakan oleh para ASN dalam mempersiapkan perayaan Idul Fitri. Meskipun tanggal pasti masih menunggu regulasi teknis, ia menyebutkan bahwa pencairan akan dilakukan pada “minggu pertama puasa.”

Jika merujuk pada kalender Ramadan 1447 H, awal puasa diprediksi jatuh pada 19 Februari 2026. Dengan demikian, pencairan THR kemungkinan besar akan terjadi pada minggu pertama bulan tersebut, yaitu sekitar 26 Februari 2026. Namun, hingga saat ini, pihak terkait masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan.

Anggaran THR Mengalami Kenaikan

Selain jadwal pencairan, ada kabar baik lainnya terkait besaran THR ASN 2026. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp55 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp49 triliun. Kenaikan sebesar 10,22% ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong konsumsi rumah tangga selama momentum libur panjang.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan anggaran ini juga sejalan dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang mulai diterapkan secara lebih luas. Dengan adanya THR yang lebih besar, diharapkan para ASN dapat lebih leluasa dalam merayakan Lebaran, termasuk melakukan silaturahmi dan aktivitas keluarga.

Peran THR dalam Perekonomian Nasional

Pencairan THR tidak hanya bermanfaat bagi ASN, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian nasional. Dana yang diberikan kepada para pegawai negeri akan berputar dalam sistem ekonomi melalui belanja masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat momentum Ramadan dan Lebaran sering kali menjadi waktu yang strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.

Dalam wawancara dengan wartawan, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa semua proses pencairan berjalan lancar dan transparan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau implementasi THR agar sesuai dengan rencana dan harapan bersama.

Persiapan Keuangan ASN

Bagi para ASN, kepastian pencairan THR di awal Ramadan memberikan ruang untuk merencanakan kebutuhan keuangan secara lebih matang. Mulai dari persiapan mudik, pembelian perlengkapan Lebaran, hingga pengeluaran rutin selama liburan. Dengan dana yang lebih besar, diharapkan para pegawai negeri dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman dan tenang.

Sebagai informasi tambahan, beberapa daerah juga telah mengumumkan rencana pencairan THR guru dan tunjangan sertifikasi yang akan segera diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok pegawai di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Pencairan THR ASN 2026 yang direncanakan pada pekan pertama Ramadan menandai komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan aparatur negara. Dengan anggaran yang meningkat dan jadwal yang lebih jelas, diharapkan semua pihak dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Selain itu, dampak ekonomi dari THR ini juga diharapkan mampu memberikan dorongan positif bagi perekonomian nasional.***

 

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Batara Alokasikan Dana Khusus untuk Layanan Gratis bagi Seluruh Warga

    Pemkab Batara Alokasikan Dana Khusus untuk Layanan Gratis bagi Seluruh Warga

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 74
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Kesehatan telah menyiapkan dana khusus guna mewujudkan layanan kesehatan gratis yang mencakup seluruh masyarakat pada tahun 2026. Tujuannya adalah agar semua warga dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa dikenakan biaya. Kepala Dinas Kesehatan, Pariadi, menyampaikan komitmen kuatnya untuk mendukung program kerja Bupati, khususnya di sektor kesehatan. Langkah strategis ini […]

  • KPK Turun ke Jember Usai Dapat Laporan Wakil Bupati Soal Pemerintahan Daerah

    KPK Turun ke Jember Usai Dapat Laporan Wakil Bupati Soal Pemerintahan Daerah

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 174
    • 0Komentar

    KPK Siap Tindak Lanjuti Laporan Wakil Bupati Jember DIAGRAMKOTA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan memproses aduan yang diajukan oleh Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, terkait pengelolaan pemerintahan daerah. Aduan ini muncul setelah Djoko merasa sering diabaikan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan bersama Bupati Jember, Muhammad Fawait. Dalam suratnya ke KPK, Djoko meminta lembaga antirasuah untuk […]

  • H-5 Peluncuran Sekolah Rakyat di Bangkalan, Seragam Siswa Belum Siap

    H-5 Peluncuran Sekolah Rakyat di Bangkalan, Seragam Siswa Belum Siap

    • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Sekolah Rakyat di Bangkalan Persiapan Seragam Belum Tuntas DIAGRAMKOTA.COM – Sekolah Rakyat (SR) yang akan diresmikan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, masih menghadapi tantangan terkait kesiapan seragam siswa. Dengan peluncuran yang direncanakan pada 30 September 2025, sejumlah persiapan masih dalam proses pengadaan. Kepala Sekolah Rakyat Bangkalan, Lailatul Munawaroh, menyampaikan bahwa semua kebutuhan siswa, termasuk seragam, disediakan […]

  • Wakil Ketua DPR RI

    Wakil Ketua DPR RI Ingatkan Ancaman Disrupsi AI, Dorong Literasi Digital Warga Surabaya

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 87
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi pisau bermata dua bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, teknologi ini mempermudah aktivitas manusia, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk memanipulasi informasi hingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Prof. H. Adies Kadir, saat menggelar kegiatan reses […]

  • Kebraon Banjir Lagi, DPRD Surabaya Desak Pemkot dan Pengembang Perbaiki Sistem Drainase

    Kebraon Banjir Lagi, DPRD Surabaya Desak Pemkot dan Pengembang Perbaiki Sistem Drainase

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 254
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, angkat bicara terkait persoalan banjir yang terus menghantui warga Kebraon. Alif menuntut campur tangan serius dari pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dan pihak pengembang untuk memperbaiki sistem drainase yang rusak. Menurut Alif, banjir yang kerap terjadi di kawasan Ruko Kartika Niaga disebabkan oleh kerusakan saluran yang […]

  • RI Capai Investasi Rp1,434 Triliun Cara Cek BLT Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025 blt

    Riau Menunggu Persetujuan Kemenaker, Pembahasan UMP 2026 Digelar Pekan Depan

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 115
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) hingga saat ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengenai rumusan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2026. Karena PP tersebut belum dikeluarkan, pembahasan UMP di tingkat provinsi belum bisa dilakukan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, […]

expand_less