Di Balik Layar: Ketika Idealisme Pers Bertemu Realitas Ekonomi

Pernyataan satir di awal tulisan ini, meski mengandung kebenaran, cenderung mengabaikan konteks struktural yang lebih besar. Pertanyaan yang lebih fundamental seharusnya adalah: mengapa ekosistem media kita begitu rentan terhadap intervensi ekonomi?

Mengapa model bisnis media—khususnya media lokal—belum menemukan formula berkelanjutan yang tidak bergantung pada iklan pemerintah? Mengapa diversifikasi sumber pendapatan masih menjadi barang mewah bagi kebanyakan media daerah? Dan mengapa pemerintah—baik pusat maupun daerah—bisa menggunakan anggaran iklan sebagai alat leverage politik?

Mengkritik media yang “menerima” iklan pemda tanpa menawarkan solusi konkret untuk dilema ekonomi yang dihadapi, sama seperti mengkritik orang miskin yang terpaksa berutang untuk makan. Kritik semacam ini lebih terasa seperti moralisme dari menara gading ketimbang refleksi yang membumi.

Jalan Tengah: Kompromi Tanpa Kehilangan Integritas

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Apakah media harus memilih antara mati syahid demi idealisme atau hidup dengan kompromi total?

Jawabannya mungkin ada di jalan tengah—sebuah kompromi yang cerdas tanpa mengorbankan integritas inti. Beberapa prinsip yang bisa dijaga:

Pertama, pemisahan editorial dan bisnis. Tim redaksi harus memiliki otonomi penuh dalam menentukan konten, terpisah dari tim yang menangani iklan. Ini bukan hal mudah di media kecil dengan SDM terbatas, tetapi tetap bisa diupayakan melalui mekanisme internal yang jelas.

Kedua, selektif dalam memilih pertempuran. Tidak semua isu membutuhkan peliputan investigatif mendalam. Media bisa tetap kritis pada isu-isu yang benar-benar substansial dan berdampak luas, sambil tetap memberikan liputan berimbang pada program-program pemerintah yang memang layak diapresiasi.

Ketiga, transparansi yang proporsional. Media bisa terbuka soal sumber pendanaan tanpa harus merinci setiap rupiah. Yang penting, pembaca tahu bahwa media memiliki sumber pendapatan dari berbagai pihak, termasuk iklan pemerintah, tetapi tetap menjaga independensi editorial.

Keempat, diversifikasi bertahap. Meski sulit, upaya mencari sumber pendapatan alternatif—dari sponsor swasta, program membership, hingga konten berbayar—perlu terus dilakukan agar ketergantungan pada satu sumber bisa diminimalkan.

Kelima, membangun relasi yang sehat. Komunikasi terbuka dengan pemda tentang prinsip jurnalisme bisa membantu. Banyak pejabat yang sebenarnya paham fungsi pers, dan bisa diajak berdialog tentang bagaimana iklan dan kritik bisa berjalan berdampingan. Yang kritis untuk kepentingan pribadi mungkin sulit dikompromikan, tetapi yang kritis untuk kepentingan publik seharusnya bisa diakomodasi dalam kerangka profesional.

Refleksi Bersama