Pendapatan Jatim Naik 4% Meski TKD Dipotong, Blegur Prijanggono Dorong Pansus BUMD Fokus Benahi Kinerja
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono (dk)
DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, menilai capaian pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tahun anggaran 2025 menunjukkan tren menggembirakan. Ia mencatat, pendapatan daerah berhasil tumbuh sekitar empat persen, meskipun pemerintah pusat melakukan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) untuk seluruh provinsi.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, peningkatan ini harus dibarengi dengan kemampuan Pemprov Jatim dalam menentukan sektor-sektor prioritas agar Indikator Kinerja Utama (IKU) tetap terjaga di tengah penyesuaian anggaran.
“Pendapatan kita sebenarnya sudah bagus. Tinggal bagaimana Pemprov bisa cermat menentukan prioritas mana yang harus didahulukan,” ujar Blegur, Senin (17/11/2025).
Dorong Pansus BUMD untuk Perbaikan Menyeluruh
Menyinggung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BUMD, Blegur—yang juga menjabat Koordinator Komisi C DPRD Jatim—menjelaskan bahwa pansus dibentuk untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap performa seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia menuturkan, BUMD memiliki posisi strategis sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan.
Menurutnya, kinerja BUMD saat ini masih beragam: ada yang memberikan dividen cukup baik, ada yang kurang optimal, dan sebagian lainnya dinilai belum memberikan kontribusi memadai.
“Semangat pansus ini bukan untuk menyudutkan, tetapi memastikan peran BUMD benar-benar maksimal. Yang sudah baik kita dorong, yang masih lemah kita perbaiki. Semua tujuannya jelas: untuk masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.
Harapan Pansus: Rekomendasi Tepat untuk Gubernur
Melalui pembahasan pansus, DPRD berharap dapat merumuskan rekomendasi konkret bagi Gubernur Jatim. Dengan evaluasi yang menyeluruh, pengelolaan BUMD diharapkan berjalan lebih profesional, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. [@]
