Menteri Amran: Harga Beras Turun di 225 Daerah

DIAGRAMKOTA.COM – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, melaporkan bahwa harga beras di berbagai daerah di Indonesia mulai menunjukkan penurunan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras di 225 kabupaten/kota mengalami penurunan hingga minggu keempat bulan Oktober tahun 2025.

“Harga beras telah mengalami penurunan. Oleh karena itu, seluruh wilayah Indonesia kemarin sudah mengalami penurunan tersebut. Namun, kita tidak boleh merasa puas. Insya Allah pengendaliannya akan lebih ketat di masa depan. Intinya, saat ini harga beras sudah turun, tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Pemerintah harus menjadi pihak yang mengendalikan,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Meskipun harga beras secara umum mengalami penurunan di berbagai daerah, terdapat beberapa wilayah yang harganya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Situasi ini terjadi di wilayah yang bukan pusat penghasil beras, seperti daerah timur Indonesia, termasuk Papua.

Namun, Amran menyatakan terdapat perkembangan yang positif di Merauke, Papua Selatan. Di mana harga beras di daerah tersebut justru stabil dan cukup baik.

“Masih ada yang berada di atas HET, khususnya daerah yang bukan penghasil beras, seperti wilayah timur, yaitu Papua. Namun, ada kabar baik, di Merauke, Papua Selatan, karena kita telah mendirikan food estate di sana, sehingga harga beras menjadi baik,” katanya.

Berdasarkan data BPS, jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras naik sebesar 25,69 persen dibandingkan minggu pertama Oktober 2025.

Secara provinsi, dari total 38 provinsi, hanya lima provinsi yang mencatatkan kenaikan harga, sedangkan 33 provinsi lainnya mengalami penurunan harga.

Provinsi Papua Selatan tercatat sebagai wilayah yang mengalami penurunan harga paling besar, yaitu sebesar 1,56 persen.

Harga beras medium secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,65 persen pada minggu keempat Oktober 2025 dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sementara harga beras premium turun sebesar 0,69 persen.

Amran menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat tindakan pengawasan di lapangan.

Bapanas, menurutnya, telah mengirimkan tim pengawasan hingga ke wilayah Timur Indonesia, bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus).

Maka kami telah mengirimkan tim, termasuk ke Indonesia Timur seperti Papua dan Sorong. Tim kami, Bapanas, saya menyebut Bapanas, turun ke lapangan untuk memastikan bersama tim. Kami bekerja sama dengan Bapak Kapolri. Yang menjadi koordinator di tingkat provinsi adalah Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus). Jadi dari Polda,” lanjut Mentan.

Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2025.

Satgas ini terdiri dari komponen pengarah hingga pelaksana di 38 provinsi, dengan koordinasi teknis dilakukan oleh Satgas Pangan Polri Daerah.

Selain pengawasan langsung di lapangan, pemerintah juga mempercayai program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilaksanakan oleh Perum Bulog.

Sampai 30 Oktober 2025, penyaluran beras SPHP telah mencapai 564,6 ribu ton, sedangkan stok beras nasional masih berada pada level 3,912 juta ton, terdiri dari 3,754 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan stok komersial.

Selama tahun 2025, Bapanas juga mengutus Bulog untuk mendistribusikan CBP melalui kegiatan pasar, bantuan pangan berupa beras, serta bantuan bencana.

Sampai akhir Oktober, jumlah CBP yang telah didistribusikan mencapai 1,004 juta ton, dan penyaluran akan terus dipercepat hingga akhir tahun.

“Kita selesaikan secara bertahap. Serapan produksi dalam negeri sudah baik. Pupuk sudah baik. Harga kita pantau. Nanti ke perkebunan, hilirisasi, kita tindaklanjuti satu per satu,” ujarnya.