Polisi dan Demonstran Perlu Evaluasi Diri
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 9 jam yang lalu
- comment 0 komentar
Tindakan Kepolisian Dalam Demonstrasi Di Jayapura
DIAGRAMKOTA.COM – Demonstrasi yang berlangsung di Abepura, Kota Jayapura pada hari Rabu (15/10) menimbulkan banyak kecaman dari masyarakat. Hal ini terjadi setelah aparat kepolisian menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun, tindakan tersebut dinilai tidak tepat karena arah tembakan mengenai kawasan pemukiman yang dihuni oleh banyak anak-anak dan orang tua.
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey, menyampaikan kekecewaannya terhadap situasi tersebut. Ia mengatakan bahwa banyak orang tua dan anak-anak yang harus dirawat di rumah sakit atau diungsikan akibat paparan gas air mata.
”Kami menyayangkan ada orang tua dan anak-anak yang dilarikan ke rumah sakit atau diungsikan akibat gas air mata,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (16/10).
Frits menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi adalah upaya untuk menangani tindakan anarkis. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tindakan diskresi yang dilakukan perlu dipertimbangkan dengan matang agar dampaknya tidak terlalu luas.
”Ketika terjadi chaos, maka polisi tidak bisa membiarkan begitu saja. Harus mengambil tindakan diskresi, masalahnya, dampak diskresi itu menjadi luas. Misalnya tembakan gas air mata untuk mendorong pendemo bubar, dan efeknya adalah mata perih dan efek lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, polisi memang harus mengambil tindakan tersebut untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Ia menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam penyampaian kebebasan berekspresi. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 9, baik para pendemo maupun pihak kepolisian sebaiknya patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan.
”Pendemo juga harus tahu bahwa kita memperjuangkan HAM namun tidak boleh menabrak HAM orang lain,” tegasnya.
Frits juga menyoroti DPR dan MRP, yang menurutnya lembaga tersebut terisolir dan menutup diri. Ia menilai bahwa selama ini lembaga-lembaga tersebut tidak membuka diri untuk menerima aspirasi para pendemo. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Peran Lembaga Legislatif dalam Menyikapi Demonstrasi
DPR dan MRP memiliki peran penting dalam menampung aspirasi rakyat. Namun, dalam kasus demonstrasi ini, tampaknya lembaga-lembaga tersebut kurang responsif terhadap keluhan masyarakat. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama jika mereka merasa tidak didengar.
Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh DPR dan MRP antara lain:
- Membuka ruang dialog dengan para pendemo untuk memahami keluhan mereka.
- Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan politik.
- Memastikan bahwa hak asasi manusia dijaga, termasuk dalam situasi demonstrasi.
- Mendorong penegakan hukum yang adil dan proporsional, tanpa melanggar hak-hak dasar warga negara.
Kesimpulan
Demonstrasi yang berlangsung di Jayapura menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia. Tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian harus disesuaikan dengan prinsip hukum dan etika, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat umum.
Selain itu, peran DPR dan MRP sebagai lembaga legislatif sangat penting dalam memastikan bahwa aspirasi rakyat diakomodasi secara layak dan adil. Dengan lebih terbuka dan responsif, lembaga-lembaga ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan kedamaian dalam masyarakat.
Saat ini belum ada komentar