Diagram Kabupaten Malang – DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, pada Rabu (15/05/2023).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang dan dihadiri oleh Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., bersama Wakil Bupati Malang, Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, FORKOPIMDA, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Malang.
Dalam rapat tersebut dibahas laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, pelaporan perubahan saldo anggaran lebih, arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ir. Sudjono, MP, juru bicara perwakilan fraksi DPRD Kabupaten Malang, menyampaikan pandangan-pandangan fraksi. “Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 mencapai 97,19 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi belanja mencapai 91,46 persen, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar 275 miliar rupiah,” ungkap Sudjono.
Pandangan Fraksi-Fraksi:
Fraksi PDIP menyampaikan bahwa pendapatan asli daerah belum memenuhi target. “Target sebesar 1 triliun 25 miliar 586 juta 55 ribu 284 rupiah terealisasi sebesar 838 miliar 906 juta 956 ribu 543 rupiah 89 sen atau 81,80%. Ini terdiri dari pajak daerah yang mencapai 95,27% dari target dan retribusi daerah yang hanya mencapai 34,597 miliar rupiah atau perlu ditinjau kembali untuk memaksimalkan kinerja, berinovasi, dan pengembangan teknologi informasi,” jelas juru bicara PDIP.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merekomendasikan langkah strategis untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi administrasi dan teknologi, ekstensifikasi dengan mencari sasaran objek pajak baru, serta inovasi dengan teknologi terkini seperti pemasangan alat video rekam di rumah makan dan lahan parkir.
“Kami juga mengusulkan peningkatan kelas BUMD Bank Artha Kanjuruhan agar dapat melayani transaksi jasa keuangan secara maksimal dan menambah PAD,” tambah perwakilan PKB.
Fraksi Partai Golkar mengkritisi rendahnya pencapaian target retribusi daerah dan menyerukan evaluasi serius terhadap perangkat daerah yang tidak maksimal dalam mencapai target. Mereka juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang proporsional pada perangkat daerah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menekankan pentingnya upaya luar biasa untuk memenuhi target PAD dan melakukan kajian terhadap efektivitas belanja daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan apresiasi atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun menyoroti masih banyak masalah yang belum terselesaikan, termasuk angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran terbuka yang tinggi.
Secara keseluruhan, Sudjono mengapresiasi kerja keras Bupati beserta seluruh perangkat daerah yang telah meningkatkan pendapatan asli daerah. “Kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten Malang terus mengoptimalkan program-program yang efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan anggaran yang efisien. Oleh karena itu, perencanaan anggaran Kabupaten Malang dalam mencapai sasaran pembangunan daerah harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi serta terukur,” pungkas Sudjono. (dk/yud)
