Ringkasan Berita:
- Menghadapi disrupsi kecerdasan buatan ( disrupsi AI) dan otomasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tiga prioritas utama: peningkatan kompetensi SDM, produktivitas, serta pelindungan pekerja.
- Peningkatan kompetensi dijalankan lewat Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN), sementara produktivitas diperkuat bersama Asian Productivity Organization (APO).
- Aspek pelindungan pekerja ditopang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 sebagai pengganti UU Nomor 13 Tahun 2003 serta Kerangka Maturitas Hubungan Industrial.
DIAGRAMKOTA.COM – Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomasi, serta dinamika ekonomi global membawa pergeseran besar bagi lanskap industri dan dunia kerja. Merespons tantangan transformasi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan tiga pilar prioritas utama, meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan produktivitas, serta pelindungan pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa disrupsi teknologi menuntut kalangan perusahaan maupun tenaga kerja untuk terus beradaptasi. Penguasaan keterampilan yang relevan menjadi kunci utama agar angkatan kerja mampu memenuhi kebutuhan industri sekaligus menjaga daya saing bisnis.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat menghadiri pertemuan ekosistem mitra dan pemasok (supplier) Huawei Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, adopsi AI dan otomasi kelak memengaruhi seluruh lini operasional, mulai dari sektor produksi hingga pekerjaan administratif perkantoran.
1. Peningkatan Kompetensi SDM via Pemagangan dan Vokasi Inklusif
Pada prioritas pertama, Kemnaker memfokuskan upaya peningkatan kualitas SDM melalui Program Pemagangan Nasional serta Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Kedua instrumen ini dirancang khusus untuk menjembatani kebutuhan riil dunia usaha dengan kompetensi pencari kerja melalui skema pembelajaran dan praktik langsung di lingkungan industri.
Yassierli menekankan pentingnya keterlibatan aktif pelaku industri dalam perumusan kurikulum pelatihan agar materi yang diberikan benar-benar selaras dengan tuntutan lapangan kerja.
“Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.
Tidak hanya berfokus pada pencari kerja umum, Kemnaker juga memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja inklusif bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan kurikulum serta fasilitas yang adaptif.
2. Penguatan Produktivitas Bersama Asian Productivity Organization (APO)
Beralih ke prioritas kedua, Yassierli menilai kesiapan keterampilan tenaga kerja wajib diimbangi dengan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Akselerasi produktivitas ini dijalankan melalui kemitraan strategis bersama Asian Productivity Organization (APO).
Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan tenaga ahli produktivitas serta pendampingan langsung kepada perusahaan, mulai dari pembenahan proses bisnis, pengembangan mutu produk, hingga penyempurnaan kebijakan internal.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.
3. Pelindungan Pekerja Lewat UU Nomor 27 Tahun 2026
Sementara itu, pada prioritas ketiga, Kemnaker memastikan peningkatan daya saing industri tetap berjalan beriringan dengan jaminan pelindungan pekerja. Langkah ini ditempuh melalui pembaruan regulasi, peningkatan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam agenda pembaruan hukum ketenagakerjaan nasional, pemerintah telah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan mengusung semangat “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya”.
Disrupsi AI: Kerangka Maturitas Hubungan Industrial
Upaya pelindungan pekerja tersebut turut ditopang oleh penerapan Kerangka Maturitas Hubungan Industrial (Industrial Relations Maturity Framework). Skema ini diarahkan untuk mendorong kemitraan transformatif berbasis dialog sosial yang saling menguntungkan antara pihak perusahaan dan pekerja.
Menutup arahannya, Yassierli menyampaikan apresiasi atas inisiatif Huawei Indonesia dalam membangun ekosistem kolaboratif bersama para mitra dan pemasoknya. Ia berharap sinergi serupa terus direplikasi oleh pelaku industri lainnya guna mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan menyejahterakan pekerja.
