Anas Karno Dorong TEBA jadi Gerakan di Kampung Pancasila

Ringkasan Berita:

  • Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, mendorong RT, RW, lurah, hingga camat menggerakkan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Alam (TEBA) di kampung saat verifikasi Lomba Kampung Pancasila Kelurahan Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo, Kamis (19/11/2026).
  • Tim verifikator aspek lingkungan, Wawan Some, mengungkap dari total 1.800 ton sampah Surabaya per hari, hampir 950 ton (sekitar 60 persen) merupakan sampah organik sehingga dibutuhkan Peraturan Wali Kota (Perwali) pengolahan sampah dari sumber.
  • Camat Tenggilis Mejoyo Wawan Windarto menjelaskan enam RW di Panjang Jiwo masuk 500 besar Kampung Pancasila dan tengah diverifikasi menuju 200 besar guna mendorong perubahan perilaku nol sampah dari rumah.

DIAGRAMKOTA.COM – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mendorong jajaran pengurus RT, RW, lurah, hingga camat untuk turun langsung menggerakkan penerapan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Alam (TEBA) di lingkungan permukiman. Langkah ini dinilai krusial karena pengelolaan sampah organik tidak cukup hanya mengandalkan petugas pengangkut maupun tempat pembuangan akhir, melainkan harus dimulai dari sumbernya di tingkat kampung.

Dorongan tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan itu di sela kegiatan verifikasi lapangan Lomba Kampung Pancasila Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kamis (19/11/2026). Peninjauan lapangan menyasar lima titik lokasi, yakni RW 04 Panduk, RW 02 SDI, RW 03 Panjang Jiwo Lebar, RW 01 Panjang Jiwo Besar, dan RW 06 Prapen.

Dukungan Anggaran DPRD untuk Fasilitasi Biopori dan TEBA Komunal

Anas Karno menilai bahwa struktur pemerintahan paling bawah memegang peran strategis dalam membangun kesadaran warga mengolah sampah rumah tangga. Melalui TEBA, sisa makanan domestik dapat diolah menjadi pupuk berbasis biopori sehingga tidak terbuang sia-sia.

“TEBA ini cukup bagus sekali karena sementara ini banyak warga yang masih belum paham tentang arti TEBA. Sebenarnya cukup efektif sehingga warga bisa membuat pupuk atau biopori di masing-masing tingkat kampung,” kata Anas.

Ia menekankan perlunya koordinasi erat antara pengurus RT-RW dan perangkat wilayah agar setiap lingkungan memiliki fasilitas pengolahan mandiri yang mudah diakses warga.

“Setiap RW atau RT pun bisa dibuatkan masing-masing biopori di tempat kampung masing-masing. Artinya, setiap kampung bisa memfasilitasi pembuangan sampah di masing-masing rumah dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Anas turut meminta Pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan nyata serta membuka peluang alokasi anggaran agar pengembangan titik-titik TEBA dapat menjangkau kampung-kampung di seluruh Kota Pahlawan.

“Perlu support dari Pemerintah Kota Surabaya, khusus saya juga sebagai Sekretaris Komisi A agar men-support titik-titik TEBA itu setiap kampung-kampung agar ada manfaatnya bagi warga sekitar,” tegasnya.

“Ini nanti kita coba pikirkan sehingga menjadi bentuk anggaran untuk difasilitasi oleh Pemerintah Kota agar bisa menyeluruh supporting TEBA-TEBA yang ada di kampung-kampung Kota Surabaya,” pungkas Anas.

Sampah Organik Capai 950 Ton Sehari, Verifikator Usulkan Perwali

Tim verifikator Kampung Pancasila dari aspek lingkungan, Wawan Some, memaparkan urgensi pengolahan sampah dari sumber guna memangkas beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ia merinci sekitar 60 persen timbulan sampah di Surabaya tergolong sampah organik, yang terdiri atas sekitar 53 persen sisa makanan serta 7 persen dedaunan dan ranting.

Merujuk pada total volume sampah Kota Surabaya yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, hampir 950 ton di antaranya merupakan sampah organik yang berpotensi memicu gas metana berbahaya dan risiko kebakaran jika menumpuk di TPA.

“Kalau sudah seperti itu berarti kan sekitar hampir 950 ton dari 1.800 ton. Kalau itu selesai dengan TEBA, selesai,” kata Wawan.

Menurut Wawan, prinsip pengolahan berbasis alam sejatinya sudah akrab dengan warga Surabaya melalui konsep joglangan maupun biopori jumbo. Ia menyarankan TEBA dikembangkan secara komunal untuk melayani sekitar 10 rumah dalam satu titik dengan ukuran yang menyesuaikan ketersediaan lahan dan kondisi air tanah, sekaligus diperkuat payung hukum daerah.

“Kalau menurut saya itu yang harus dibuat perwali. Karena sebenarnya sudah ada peraturan menteri bahwa sampah organik itu tidak boleh masuk TPA. Surabaya butuh perwali pengolahan sampah dari sumber,” jelasnya.

Tantangan Lahan Gang Sempit dan Kesadaran Pemilahan Warga

Di lapangan, Ketua RT 6 RW 1 Panjang Jiwo, Ernin, mengakui bahwa kesadaran warga memilah sampah dari rumah belum merata karena sebagian masyarakat merasa cukup mengandalkan petugas pengangkut gerobak setelah membayar iuran kebersihan.

“Kalau sampah saya bilang belum sempurna. Ada yang peduli dan memilah, tapi mayoritas kurang peduli. Biasanya orang itu bilang sudah bayar, jadi tinggal diambil,” tuturnya.

Selain faktor kebiasaan, Ernin menyoroti keterbatasan lahan di lingkungan permukiman padat dan gang sempit sebagai kendala teknis penyediaan fasilitas pengolahan mandiri.

“Masalahnya tempat. Kalau gang kecil begini dikasih tempat juga bingung. Fasilitas kita juga belum ada,” katanya.

Kampung Pancasila Panjang Jiwo Bidik 200 Besar dan Perubahan Perilaku

Sementara itu, Camat Tenggilis Mejoyo, Wawan Windarto, menjelaskan pembinaan Kampung Pancasila di wilayahnya bertumpu pada empat pilar utama, meliputi lingkungan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, serta sosial budaya. Di Kelurahan Panjang Jiwo sendiri tercatat ada enam RW yang sukses menembus 500 besar Kampung Pancasila dan tengah mengikuti verifikasi untuk melaju ke 200 besar.

Wawan menegaskan bahwa esensi program ini bukan sekadar mengejar predikat juara, melainkan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju konsep nol sampah dari rumah sekaligus memperkuat solidaritas Kampung Madani lewat sedekah dan jimpitan.

“Harapan jangka panjangnya dengan adanya Kampung Pancasila itu adanya perubahan perilaku di masyarakat, khususnya di lingkungan dan ekonomi. Masyarakat harus mulai merubah perilaku untuk mengurangi sampah, nol sampah dari rumah, sehingga beban pemerintah kota pembuangan sampah di TPA bisa berkurang,” jelasnya.