Parkir Non-Tunai Digeber, Jukir Tak Mau Aktifkan Rekening Bakal Dicopot
- account_circle Shinta ms
- calendar_month 2 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya tancap gas menerapkan sistem parkir non-tunai sebagai bagian dari upaya transparansi dan modernisasi layanan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pun mengeluarkan peringatan tegas juru parkir yang menolak mengaktifkan rekening untuk mendukung sistem tersebut akan diganti. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa transformasi parkir di Surabaya tak bisa ditawar lagi.
“Kalau tetap tidak mau (aktivasi rekening), ya diganti. Surabaya ini milik masyarakat bersama, jangan ada yang menang-menangan sendiri,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (9/4/2026).
Wali Kota Eri menjelaskan, kebijakan ini dibuat untuk menguntungkan para jukir dan menjaga transparansi. Jika sebelumnya pembagian hasil dianggap kurang adil, kini Pemkot Surabaya telah merubah skema pembagian pendapatan secara signifikan.
“Dulu (skema lama) 20 persen untuk jukir dan 80 persen masuk ke kas Pemkot Surabaya. Sekarang (skema baru) 40 persen untuk jukir dan 60 persen ke Pemkot. Ini dilakukan agar transparan, saling percaya, dan menghilangkan prasangka kalau ada uang yang tidak tersalurkan dengan benar,” ungkap Wali Kota Eri.
Menanggapi adanya beberapa penolakan dari jukir terkait aktivasi rekening, Wali Kota Eri menekankan bahwa lahan parkir adalah aset negara. Ia memastikan Pemkot Surabaya bersama jajaran Forkopimda akan turun tangan untuk menertibkan oknum-oknum yang mencoba menghambat kebijakan ini dengan cara-cara premanisme.
“Jangan buat Surabaya tidak berbobot dengan modal preman-preman. Kita akan turun dengan tim anti-preman. Parkir non-tunai ini adalah keinginan warga Surabaya. Siapa yang tinggal di Surabaya, hormati keinginan warga,” ujar Wali Kota Eri.
Selain sistem non-tunai di titik-titik tertentu, Pemkot Surabaya juga mendorong penggunaan sistem parkir berlangganan. Dengan sistem ini, warga Surabaya diharapkan bisa menikmati layanan parkir tanpa harus merasa terbebani pungutan liar di lapangan yang melebihi tarif resmi.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya menggelar operasi gabungan bersama TNI dan Polri untuk menertibkan jukir di kawasan Jalan Manyar Kertoarjo V, Kecamatan Gubeng, Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terhadap jukir yang belum mengaktifkan rekening sebagai bagian dari implementasi sistem parkir digital di Kota Pahlawan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan implementasi dari surat pembekuan terhadap sekitar 600 jukir yang belum mendukung kebijakan digitalisasi parkir. (*)
- Penulis: Shinta ms
