Menteri Keuangan Purbaya Bongkar Kasus Bendahara Pemerintah Gelapkan Setoran Pajak
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 5 jam yang lalu
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM- Departemen Keuangan mengungkapkan temuan penting terkait kepatuhan pajak bendahara pemerintah. Masalah ini muncul melalui saluran pengaduan “Lapor Pak Purbaya”, dan sekarang berkembang menjadi kasus pidana yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, laporan dari masyarakat menunjukkan adanya tindakan pemotongan pajak oleh beberapa bendahara pemerintah yang tidak diserahkan ke kas negara sesuai ketentuan.
“Pengaduan masyarakat mengenai ketaatan perpajakan bendahara pemerintah antara lain berupa pemotongan pajak yang tidak segera disetorkan atau bahkan tidak sama sekali disetorkan,” kata Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Menurut Purbaya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu telah mengambil tindakan terhadap laporan tersebut dan menemukan bukti kuat adanya pelanggaran.
Dalam satu kasus tertentu, DJP bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan telah menyerahkan bukti awal mengenai dugaan tindak pidana pajak.
“Status perkara saat ini adalah bendahara pemerintah sedang dijerat dengan tuntutan pidana penggelapan pajak oleh kejaksaan negeri,” kata Purbaya.
Ia menekankan bahwa DJP terus memperkuat kemampuan perpajakan bendahara pemerintah agar menghindari terulangnya kejadian serupa.
Pengawasan juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Agung, yang akan dijalin melalui Perjanjian Kerja Sama (MoU) terkait penanganan tindak pidana pajak.
Selain itu, DJP membentuk Komite Koordinasi Pengawasan Kepatuhan Pajak yang melibatkan DJPK, DJPB, Kemendagri, dan BPKP.
Tujuan dari forum ini adalah memperkuat pertukaran informasi, menyelaraskan pengawasan, serta memastikan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh para bendahara pemerintah di seluruh Indonesia. ***
Saat ini belum ada komentar