Deretan Kasus di Pusaran Pemprov Jatim di Kepemimpinan Khofifah, Siapa Tanggung Jawab?
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Rangkaian kasus ini adalah alarm keras. Rakyat tidak menuntut seorang pemimpin bebas dari kritik, tetapi meminta konsistensi integritas dan keberanian menutup celah korupsi. Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada slogan kampanye; ia harus diwujudkan dalam sistem yang benar-benar transparan dan berani menindak siapa pun yang melanggar.
Sebagai pucuk pimpinan, Khofifah memikul tanggung jawab moral dan politik terbesar. Publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar klarifikasi. Jawa Timur membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya kuat dalam program, tetapi kuat dalam membersihkan diri dari praktik korupsi.
Tanpa keberanian memutus mata rantai bancakan anggaran, deretan kasus ini bukan hanya akan terulang, tetapi semakin menghancurkan kepercayaan publik. Provinsi sebesar Jawa Timur tidak boleh terus berada dalam bayang-bayang skandal. Rakyat berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih, tegas, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan elite.
Penulis: Nawi
