Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemiskinan Terendah dalam Sejarah

Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia

DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memimpin Indonesia selama satu tahun. Di tengah tantangan global, pemerintahan mereka berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan agar capaian tersebut bisa semakin baik.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,47 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,85 juta orang. Survei ini dilakukan dengan mengambil sampel dari 324 ribu rumah tangga.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 adalah Rp 609.160 per kapita per bulan. Garis ini dihitung berdasarkan pengeluaran kebutuhan dasar rumah tangga, baik makanan maupun non-makanan.

Secara umum, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan mencapai 11,03 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,73 persen. Meski terjadi penurunan di daerah pedesaan, tingkat kemiskinan di perkotaan justru meningkat. Hasil survei BPS juga menunjukkan bahwa ada 18 provinsi dengan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sementara 20 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.

Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Papua Pegunungan dengan 30,03 persen, sementara Bali memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu 3,72 persen. Selain itu, BPS untuk pertama kalinya merilis angka kemiskinan ekstrem bersamaan dengan angka kemiskinan nasional sebagai bentuk komitmen untuk memenuhi amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan ekstrem Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Angka ini lebih baik dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang.

Selain penurunan kemiskinan, NEXT Indonesia Center juga merilis hasil riset terbaru mengenai angka pengangguran di Indonesia. Dalam riset tersebut disebutkan bahwa angka pengangguran saat ini menjadi yang terendah dalam kurun waktu 30 tahun. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 mencapai 4,76 persen, yang merupakan angka terendah sejak tahun 1995 dengan angka 7,42 persen.

Seorang ekonom senior dari Center of Reform of Economic (CORE), Mohammad Faisal, menyampaikan bahwa meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, ketimpangan masih terlalu lebar dan sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan formal tetap menjadi masalah utama.

Faisal menyoroti bahwa penurunan angka kemiskinan tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada solusi yang lebih berkelanjutan, bukan hanya bergantung pada program bantuan sosial (bansos). Menurutnya, jika masyarakat hanya naik ke atas garis kemiskinan karena bansos, maka kondisi tersebut tidak akan bertahan lama.

Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada intervensi yang lebih memberdayakan secara ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan tepat sasaran sangat penting untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Stimulus 8+4+5 yang sudah digulirkan dinilai cukup baik, namun perlu penstrukturan yang lebih matang agar dapat memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan masa kepemimpinan 4 tahun ke depan, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran memiliki kesempatan untuk memperkuat program-program yang sudah ada. Kunci suksesnya adalah memastikan bahwa setiap program benar-benar efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.