Peningkatan Anggaran Bantuan Sosial di Jawa Timur
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini mengalokasikan dana sebesar Rp43,19 miliar untuk memperluas cakupan program bantuan sosial. Dana ini dialokasikan melalui Perubahan APBD 2025 dan ditujukan untuk lima program strategis yang berfokus pada kelompok rentan. Dengan penambahan anggaran ini, jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 24.138 keluarga yang tersebar di 38 kabupaten dan kota.
Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang semakin menguat, fluktuasi harga pangan, serta potensi kenaikan biaya hidup menjelang akhir tahun. Tujuan utamanya adalah memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga daya beli masyarakat.
Berbagai Bentuk Bantuan yang Disalurkan
Dana tambahan tersebut mencakup berbagai skema bantuan seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta dukungan pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan. Penyaluran bantuan sosial ini dilakukan melalui bank penyalur yang telah ditunjuk oleh pemerintah, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat memantau status penerimaan bantuan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi seluler Cek Bansos. Selain itu, warga juga diimbau untuk rutin memperbarui data kependudukan agar proses verifikasi berjalan lancar dan penyaluran bantuan tidak terganggu.
Pengawasan Ketat dalam Penyaluran Bantuan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan akan diawasi secara ketat di setiap tahap. Hal ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencegah adanya penyalahgunaan atau kebocoran anggaran. Dengan pengawasan yang terstruktur, diharapkan bantuan sosial dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Tantangan dan Potensi Ketergantungan
Meski bantuan sosial memberikan dampak positif, ada juga tantangan yang muncul, seperti risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Untuk mengurangi hal ini, pemerintah berupaya memperkuat program-program yang mendorong kemandirian ekonomi, seperti pelatihan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
Inovasi Teknologi dalam Penyaluran Bansos
Peran teknologi dalam mempercepat penyaluran bantuan sosial juga semakin penting. Aplikasi digital dan sistem informasi terpadu membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan memantau status bantuan mereka secara mandiri.
