DPRD Surabaya Desak Pencabutan SE Pembatasan KK, Saifuddin Tegaskan Perlu Payung Hukum yang Jelas
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin usai rapat dengar pendapat terkait pembatasan KK, Selasa (23/9) (@)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“DPRD ini kan mitra dari pemerintah kota, maka setiap hal kebijakan itu harus dikoordinasikan agar tidak terjadi miskomunikasi, agar tidak jadi kesalahpahaman. Mitra ini benar-benar mitra, tidak hanya normatif, tapi subtantif,” pungkasnya.
Rekomendasi pencabutan SE pembatasan KK oleh Komisi A DPRD Surabaya menjadi titik penting penyelesaian polemik adminduk. Dengan adanya Raperda Administrasi Kependudukan yang direncanakan masuk pembahasan Oktober 2025, diharapkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan yang adil. [@]

>
>