Konflik Universitas Malahayati Bisa Picu Isu Sara’, Ketum PWDPI Minta Polda Lampung Turun Tangan

DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (Ketum DPP PWDPI), M.Nurullah RS minta kepada Polda Lampung untuk turun tangan terkait informasi kedatangan gerombolan diduga preman bayaran di Universitas Malahayati, Kota Bandar Lampung.

Kedatangan diduga ratusan preman berdasarkan informasi yang diperoleh Ketum PWDPI adanya konflik pemilik Universitas Malahayati yakni, Rusli Bintang Amin dengan istri pertamanya dan putranya.

“Informasi yang saya terima konflik internal antara pemilik Universitas Malahayati yang berhujung saling hadirkan ratusan preman dilokasi. Saat ini sudah mencuat dipublik dan menjadi keresahan sejumlah elemen masyarakat,”ujar Ketum PWDPI,M.Nurullah RS pada Sabtu (2/3/2025).

Oleh karena itu, lanjut Ketum PWDPI pihaknya minta kepada Kapolda Lampung segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik internal di Universitas Malahayati agar orang-orang bayaran yang konon didatangkan dari Jakarta segera dipulangkan dari Bumi Lampung.

“Sebaiknya untuk menjaga keamanan Kampus Universitas Malahayati dalam pengawasan Polda Lampung agar tidak ada lagi preman-preman diduga bayaran yang ngepos disana. Jika tidak segera diambil tindakan dihawatirkan terjadi bentrok masa,”tegas Ketum PWDPI yang Notabenenya putra kelahiran Lampung.

Terpisah, seperti dilansir dari sumber berita yang beredar, suasana di Kota Bandarlampung mendadak tegang setelah kedatangan empat bus yang membawa sekitar 200 orang dari Ambon ke Universitas Malahayati, Pada 2 Maret 2025. Kehadiran mereka memicu reaksi keras dari warga setempat, Yang menilai hal ini sebagai bentuk intervensi yang mengancam ketertiban dan kehormatan masyarakat Lampung.

Edi Samsuri, S.Fil, SH, Seorang Tokoh Muda Lampung menyatakan keresahannya, “Cukup Ambon sampai Jakarta, Tidak perlu ke Lampung!”. Seruan ini mencerminkan kecemasan masyarakat terhadap potensi konflik yang bisa terjadi akibat kedatangan massa dalam jumlah besar tersebut.

Menurut informasi yang beredar, ratusan orang ini disebut-sebut merupakan orang suruhan dari Rusli Bintang Pemilik Universitas dan Rumah Sakit Malahayati yang sedang berkonflik dengan Istri Pertama dan Anak-anaknya.

Mereka diduga datang dengan tujuan tertentu terkait dengan penguasaan kampus Universitas Malahayati. Kondisi ini semakin memperkeruh suasana dan memicu kemarahan warga, terutama suku asli Lampung, yang merasa harga diri dan adat Pi’il Pesenggiri mereka telah dilecehkan.

“Ini bukan sekadar masalah kampus, ini adalah bentuk _penjajahan_ terhadap tanah Lampung oleh pihak luar. Lampung ini ada pemiliknya, yakni Suku Lampung Jurai Sai Batin dan Pepadun!”, Tegas Edi yang juga berprofesi sebagai Advokat.

*Jangan ada Pihak Luar Mengacau di Lampung*
Menyikapi situasi ini, Organisasi Masyarakat Laskar Lampung Indonesia (LLI) langsung bergerak cepat dengan mengirim Sekjen DPP LLI Panji Padang Ratu, SH dan Ketua Kota Bandar Lampung Destra Yudha, SH, M.Si untuk memantau perkembangan di Universitas Malahayati. Ketua Umum Laskar Lampung, Ir. H. Nerozely Koenang, dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada pihak luar yang membawa premanisme ke tanah Lampung.

“Apapun konfliknya, tidak boleh ada orang luar, Terutama preman Ambon, masuk dan mengancam ketentraman di Lampung!”, Ujar Panglima Nero Koenang sapaan akrabnya.

Masyarakat Lampung berharap agar Kapolda Lampung segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini sebelum berkembang menjadi konflik suku yang lebih besar.

“Kami tidak ingin Lampung menjadi medan perang akibat ulah pihak luar. Kami mendesak aparat untuk bertindak sebelum situasi semakin tidak terkendali,” Ujar Panglima Nero.

Sementara itu, Ormas Pendekar Banten yang dipimpin oleh Hengki Malonda disebut telah bersiap siaga untuk bergabung dengan Laskar Lampung Indonrsia, Menunggu instruksi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa situasi ini berpotensi berkembang lebih jauh jika tidak segera ditangani oleh pihak berwenang.

Ketegangan ini menjadi pengingat bahwa setiap pihak harus menghormati adat dan budaya setempat serta tidak menggunakan cara-cara anarkis yang bisa memicu konflik berkepanjangan. Lampung adalah tanah yang memiliki nilai luhur, dan masyarakatnya akan berdiri tegak menjaga kehormatan serta kedaulatan wilayahnya, Dimana Suku Asli Lampung dan Pendatang sangat Rukun. Lampung dikenal sebagai Indonesia mini karena keragaman etnis dan budayanya. (dk/tgh)