DIAGRAMKOTA.COM – Kebijakan efisiensi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menuai kritik tajam. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menyoroti kebijakan yang dinilai tidak konsisten. Di satu sisi, Pemkot gencar melakukan efisiensi ASN, tetapi di sisi lain masih berencana berutang hingga Rp 5,6 triliun untuk proyek-proyek besar yang belum tentu berdampak langsung bagi masyarakat.
Azhar Kahfi mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya mencari celah agar program pembangunan tetap berjalan meskipun anggaran sedang diketatkan. Ia menilai ada kejanggalan dalam pola efisiensi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya.
“Kok ASN terus yang ditekan, tapi proyek-proyek besar tetap jalan? Alih-alih efisiensi anggaran yang diinstruksikan pusat, malah mengubah pola kerja ASN. Jangan sampai ini cuma akal-akalan supaya bisa tetap menggelontorkan dana ke proyek tertentu,” tegas Azhar Kahfi, Senin (17/2/2025).
Politisi Gerindra ini juga menyoroti rencana Pemkot yang hendak berutang Rp 5,6 triliun untuk proyek infrastruktur, salah satunya pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).
Azhar Kahfi: Ketegasan Tata Kelola Anggaran
Menurutnya, keputusan ini bertentangan dengan semangat efisiensi yang digaungkan Pemkot. Ia menegaskan bahwa saat ini, yang lebih dibutuhkan adalah ketegasan dalam pengelolaan anggaran tanpa harus membebani keuangan daerah.
“Jangan berutang dulu kalau masih bisa mencari solusi lain. Jangan sampai Pemkot berdalih efisiensi ASN, tapi di saat yang sama menambah beban utang jangka panjang yang akhirnya rakyat juga yang kena dampaknya,” tambahnya.
Kahfi menantang Pemkot Surabaya untuk menunjukkan komitmen tegak lurus terhadap kepentingan nasional, bukan hanya sekadar mengikuti kebijakan yang terkesan setengah hati. Ia mengingatkan agar Pemkot tidak mencari celah untuk tetap menjalankan proyek tanpa perhitungan matang.
“Kalau benar-benar tegak lurus, harusnya jangan buru-buru utang dulu. Coba lihat kembali anggaran dan evaluasi proyek-proyek yang kurang berdampak. Jangan sampai kebijakan ini malah jadi alat justifikasi buat kepentingan tertentu,” tandasnya.
Saat ini, DPRD Surabaya masih menunggu langkah konkret dari Pemkot terkait efisiensi anggaran dan rencana utang. Kritik terus mengalir agar kebijakan yang diambil benar-benar pro-rakyat dan bukan sekadar kepentingan segelintir pihak.
“Ini bukan soal menolak pembangunan, tapi soal prioritas yang harus benar-benar pro rakyat,” pungkasnya. (ks/@)
