Tarif Jaringan Gas Tak Wajar, BHS Minta Pemerintah Audit PGN
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kam, 20 Jun 2024
- comment 0 komentar
Caleg DPR RI Terpilih Bambang Haryo Soekartono Saat mengunjungi Warga Banyu Urip Lor.Surabaya
Diagram Kota Surabaya – Caleg DPR RI terpilih dari dapil 1 Surabaya-Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah dan lembaga masyarakat terkait mengaudit PGN karena temuan kenaikan tarif tidak wajar di kampung Banyuurip Lor Surabaya yang meningkat sekitar 100 persen.
Saat berdialog dengan beberapa warga kampung Banyuurip Lor , BHS menemukan keluhan bahwa tagihan Jargas (Jaringan Gas) PGN mengalami peningkatan drastis meski pemakaian gas tersebut untuk rumah tangga.
“Harga Jargas dari jaringan itu termasuk Indonesia ini sudah sangat mahal 6USD/MMBtu tapi ternyata tagihan di masyarakat naik 100 persen dari 6 USD, berarti 12 USD lebih yang dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya setelah bertemu warga. Rabu (19/6/2024).
BHS pun membandingkan harga Jargas Malaysia dengan Indonesia, karena jaringan gas di negara tetangga tersebut hanya mengenakan tarif sekitar 1 ringgit dan Indonesia sebagai salah satu penghasil gas terbesar di Asia seharusnya menetapkan tarif murah bagi rakyat.
Penetapan tarif murah jaringan gas ini dinilai BHS sebagai upaya penguatan UMKM karena pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini sebagai upaya penguatan ekonomi di tengah terpuruknya rupiah terhadap dollar.
“Daya beli masyarakat juga akan kuat kembali dan ini akhirnya kesulitan kita, dollar yang naik dan sebagainya ini bisa kita atasi dengan kekuatan ekonomi kita, akhirnya bisa menutup kelemahan kita yang sebelum-sebelumnya terutama pelemahan daripada rupiah ini,” tuturnya.
Ketika berdialog dengan salah seorang warga bernama Murtina, BHS disodori nilai tagihan Jargas yang naik tiap bulannya hingga ratusan ribu dari awal jaringan gas ini dipasang pertama kali yang hanya mengenakan tagihan sekitar Rp. 20 ribu perbulan sehingga mengalihkan penggunaan gas dengan LPG melon, dan keluhan ini juga dialami produsen lontong di Banyuurip Lor.
“Bahkan ada yang tidak lebih dari 1 bulan sudah naik 2 kali lipat, contohnya itu tadi di kampung lontong dari 800 ribu rupiah tagihannya dalam satu bulan menjadi 1,6 juta,. Termasuk ibu rumah tangga itu tadi dari 20 ribu bahkan naik menjadi 150 ribu. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak wajar dan ini harus diluruskan kembali,” tegasnya.
Murtina pun menjelaskan kenaikan tagihan ini dialaminya sejak tahun 2018 setelah setahun pemasangan dan dua bulan terakhir tagihannya terus meningkat meski dirinya sekarang jarang memasak, sehingga dia sekarang menggunakan LPG untuk memasak.
“Masak biasa terus saya kurangi sering nggak masak gitu, tapi kok tetap naik lagi sekarang 187 ribu bulan lima kemarin,” tutupnya.
Murtina pun berharap Jargas tarifnya bisa murah seperti pertama kali pemasangan, tapi jika tagihan terus meningkat maka dirinya berencana memutus jaringan gas di rumahnya.
Selain meminta pemerintah mengaudit PGN, permintaan serupa juga diutarakan BHS agar diberlakukan ke PLN supaya penggunaan energi bagi masyarakat bisa lebih murah guna menopang perekonomian Indonesia melalui UMKM.
Saat ini belum ada komentar