Komisi A DPRD surabaya

DIAGRAMKOTA.COM — Komisi A DPRD Surabaya bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hunian dan Kawasan Permukiman Layak, Senin (6/10/2025). Rapat pansus Raperda hunian layak ini, menyoroti perlunya pengaturan yang lebih komprehensif agar kebijakan hunian layak tidak semata berpihak pada masyarakat […]

DIAGRAMKOTA.COM – Gelombang penolakan terhadap rencana perubahan lahan fasilitas umum (fasum) di Perumahan Graha Famili, Kecamatan Wiyung, menjadi area komersial Café The Nook, terus menguat. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner yang dilakukan pengurus lingkungan, mayoritas warga Graha Famili menolak proyek tersebut karena dianggap menyalahi aturan dan berpotensi mengganggu ketertiban kawasan perumahan. Perwakilan RT Graha Famili, Alexander, […]

DIAGRAMKOTA.COM – Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (1/10/2025), berlangsung panas. Aduan warga Graha Family, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, yang menolak pembangunan Café NOOK kembali mengemuka. Warga menuding pengembang PT Sanggar Asri Sentosa (SAS) nekat menggunakan lahan fasilitas umum (fasum) Boulevard Famili Selatan tanpa legalitas lengkap dan tanpa persetujuan warga. Aduan Warga: […]

DIAGRAMKOTA.COM — Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar memaksimalkan peran Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam program pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimulai 1 Oktober 2025. Menurut Kahfi, momentum pendataan door-to-door tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat kelembagaan KSH sekaligus meringankan beban aparatur sipil negara (ASN). “Per […]

DIAGRAMKOTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mendapat sorotan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan dukungannya terhadap langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang mewajibkan vendor MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menurutnya, syarat ini menjadi pondasi penting pengawasan agar program berjalan sesuai standar kesehatan […]

DIAGRAMKOTA.COM – Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Kamis (25/9/2025). Agenda ini dilakukan untuk mencari kejelasan terkait potensi ketimpangan jumlah penduduk antar daerah pemilihan (dapil) di Surabaya yang dinilai semakin tidak seimbang. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa penataan dapil merupakan […]

DIAGRAMKOTA.COM – Polemik Surat Edaran (SE) Sekda Kota Surabaya Nomor 400.12/10518/436.7.11/2024 tentang pembatasan maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) dalam satu alamat akhirnya sampai ke meja DPRD. Rekomendasi resmi Komisi A DPRD Surabaya cabut SE Sekda tersebut karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, sekaligus mendesak Pemkot segera menyiapkan regulasi resmi berupa Perda administrasi kependudukan. […]

DIAGRAMKOTA.COM – Polemik persoalan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Surabaya kembali mencuat. Salah satu yang paling disorot warga adalah Surat Edaran (SE) Sekda Kota Surabaya tertanggal 31 Mei 2024 yang membatasi maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) dalam satu alamat. Aturan itu telah berjalan lebih dari satu tahun dan dinilai banyak pihak membebani masyarakat. Perwakilan warga […]

DIAGRAMKOTA.COM – Polemik pembatasan maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) dalam satu alamat akhirnya menemui titik terang. Komisi A DPRD Surabaya sepakat merekomendasikan pencabutan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Nomor 400.12/10518/436.7.11/2024 yang dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Komisi A Tegas: SE Bukan Produk Hukum Keputusan itu diambil setelah rapat dengar pendapat bersama warga […]

DIAGRAMKOTA.COM – Kebijakan pemecahan Kartu Keluarga (KK) di Kota Surabaya mendapat kritik keras dari legislatif. Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) agar tidak menerapkan aturan yang belum memiliki landasan hukum yang kuat. Menurutnya, kebijakan yang hanya berbasis surat edaran (SE) berpotensi membingungkan masyarakat sekaligus menempatkan aparat kelurahan maupun kecamatan […]