Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kebijakan Publik » Halaman "3"

Kebijakan Publik

APBD-P Maluku Utara 2025 Disahkan Rp 3,5 Triliun dalam Rapat Paripurna

APBD-P Maluku Utara 2025 Disahkan Rp 3,5 Triliun dalam Rapat Paripurna

  • calendar_month Sen, 8 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 4
  • 0Komentar

DPRD Maluku Utara Menggelar Rapat Paripurna Terkait APBD-P 2025 DIAGRAMKOTA.COM – DPRD Provinsi Maluku Utara kembali menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Maluku Utara, Sofifi, pada Senin (8/9/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Maluku […]

tunjangan rumah dprd

Menguras Keuangan Daerah, Tunjangan Rumah DPRD Harus Dihentikan

  • calendar_month Ming, 7 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 4
  • 0Komentar

  Penyesuaian Tunjangan Anggota DPRD, Perlu Konsistensi dengan Kebijakan Pusat DIAGRAMKOTA.COM – Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyampaikan pandangan mengenai tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menurutnya seharusnya dihapus. Ia menilai bahwa pemberian tunjangan tersebut tidak lagi relevan dan justru memberatkan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari berbagai daerah seperti Jakarta, Jawa […]

Warga Indonesia di Boston Minta Pemerintah Tuntaskan 17+8

Warga Indonesia di Boston Minta Pemerintah Tuntaskan 17+8

  • calendar_month Ming, 7 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 3
  • 0Komentar

Perayaan Solidaritas dan Tuntutan dari Diaspora Indonesia di Boston DIAGRAMKOTA.COM – Warga Indonesia yang tinggal di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, melakukan aksi solidaritas untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia. Mereka menggelar diskusi di Boston City Hall sebagai bentuk respons terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak memenuhi berbagai tuntutan rakyat. Aksi ini juga menjadi wujud belasungkawa bagi korban-korban […]

BEM Unpad Minta DPRD Jabar Cabut Tunjangan Perumahan Rp70 Juta

BEM Unpad Minta DPRD Jabar Cabut Tunjangan Perumahan Rp70 Juta

  • calendar_month Ming, 7 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 16
  • 0Komentar

Desakan Mahasiswa untuk Mencabut Tunjangan Perumahan DPRD Jawa Barat DIAGRAMKOTA.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Padjajaran mengajukan desakan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat agar mencabut tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota dewan. Mereka menilai bahwa pemberian tunjangan tersebut tidak pantas, terlebih saat masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi yang semakin berat. […]

Rieke Diah Pitaloka dpr ri

Rieke Diah Pitaloka Buka Suara: DPR RI Bisa Dibubarkan, Kembali ke Konstitusi

  • calendar_month Sab, 6 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 1
  • 0Komentar

Pernyataan Rieke Diah Pitaloka tentang Mungkinnya Pembubaran DPR DIAAGRAMKOTA.COM – Selebriti sekaligus anggota dewan, Rieke Diah Pitaloka, mengungkapkan pendapatnya bahwa institusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bisa dibubarkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Rieke saat menjadi bintang tamu dalam podcast YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, pada Sabtu (6/9/2025). Sebagai anggota DPR RI Komisi IX yang bertugas […]

Gaji Anggota DPR Dipangkas Jadi Rp65 Juta/Bulan

Gaji Anggota DPR Dipangkas Jadi Rp65 Juta/Bulan

  • calendar_month Sab, 6 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 11
  • 0Komentar

Perubahan Kebijakan DPR RI Terkait Tunjangan Anggota Dewan DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah dan lembaga legislatif di Indonesia terus menghadapi tekanan dari masyarakat terkait penggunaan dana negara yang digunakan untuk kebutuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai respons atas berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, DPR RI melakukan sejumlah perubahan terkait gaji dan tunjangan para anggota dewan. […]

Tunjangan Perumahan Rp62 Juta Bulanan, Anggota DPRD Jabar Lebih Kaya dari DPR RI

Tunjangan Perumahan Rp62 Juta Bulanan, Anggota DPRD Jabar Lebih Kaya dari DPR RI

  • calendar_month Sab, 6 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 5
  • 0Komentar

Anggaran Tunjangan Perumahan DPRD Jabar Tetap Besar Meski Ada Kebijakan Efisiensi DIAGRAMKOTA.COM – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat masih menerima tunjangan perumahan sebesar Rp62.175.000 per bulan, meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Total anggaran tunjangan perumahan DPRD Jabar tahun 2025 […]

Menghadapi Indonesia Emas 2045, PGRI Bandung Lantik Pengurus YPLP dan Rancang Program Ini

Menghadapi Indonesia Emas 2045, PGRI Bandung Lantik Pengurus YPLP dan Rancang Program Ini

  • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 5
  • 0Komentar

PGRI Kabupaten Bandung Berupaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan DIAGRAMKOTA.COM – PGRI Kabupaten Bandung memiliki berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menyongsong Indonesia Emas 2045, yang menjadi visi utama Presiden RI Prabowo Subianto. Dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan, PGRI berkomitmen untuk memperkuat sistem pendidikan yang […]

Indef Minta Prabowo Hentikan Sementara Program MBG, Mengapa?

Indef Minta Prabowo Hentikan Sementara Program MBG, Mengapa?

  • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 10
  • 0Komentar

Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Indef DIAGRAMKOTA.COM – Institut untuk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) menyoroti sejumlah masalah yang muncul dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program tersebut. Hal ini dilakukan karena adanya berbagai isu yang dianggap tidak efektif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Kepala Pusat […]

Pemkot Surabaya Pilih Utang Rp 452 Miliar Daripada Naikkan Pajak Warga

Pemkot Surabaya Pilih Utang Rp 452 Miliar Daripada Naikkan Pajak Warga

  • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 33
  • 2Komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Tidak ingin memberatkan masyarakat dengan kenaikan pajak, Pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk mencari pendanaan alternatif melalui pinjaman daerah sebesar Rp 452 miliar. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang diajukan guna mendanai proyek infrastruktur. Ia mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) […]

expand_less